PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan fokus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun ini, efisiensi tersebut mencapai lebih dari Rp300 miliar.
Hal itu disampaikan Harisson usai Rapat Paripurna DPRD Kalbar terkait Rekomendasi DPRD Kalbar terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur APBD tahun anggaran 2024.
Dalam rapat tersebut, DPRD memberikan sejumlah masukan penting bagi Pemprov, khususnya dalam hal peningkatan IPM dan penanganan infrastruktur. "Tadi sudah banyak sekali rekomendasi yang diberikan oleh DPRD kepada Pemprov untuk ditindaklanjuti,” ucap Harisson, Selasa(20/5) di Gedung DPRD Kalbar.
Menurut Harisson, peningkatan IPM tidak hanya bergantung pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kita harus lari ke infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi karena itu menjadi fondasi kuat untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Untuk tahun 2025, Gubernur Kalbar telah memerintahkan jajarannya agar tetap fokus pada pembangunan infrastruktur meski dalam situasi anggaran yang ketat. Uang hasil efisiensi sekitar Rp300 miliar tersebut berasal dari tidak adanya dana transportasi infrastruktur dari pemerintah pusat, sehingga sepenuhnya merupakan alokasi murni APBD.
Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur, termasuk perbaikan jalan, jembatan, dan pengelolaan sumber daya air, seperti normalisasi sungai guna mengatasi banjir yang kerap terjadi di beberapa wilayah.
"Jalan dan penanganan banjir menjadi prioritas utama sesuai dengan rekomendasi DPRD tadi,” tandas Harisson.
Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret Pemprov dalam merespons aspirasi legislatif sekaligus menjawab tantangan pembangunan yang mendesak di Kalimantan Barat. (den)
Editor : Miftahul Khair