PONTIANAK POST - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, mengatakan bahwa hasil rekomendasi tim Pansus DPRD Kalbar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD tahun 2024 Gubernur Kalbar akan menjadi panduan bagi pemerintah provinsi di masa depan, khususnya untuk penyusunan dan pelaksanaan LKPJ tahun 2025 mendatang.
"Tadi kita sudah adakan rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap LKPJ tahun 2024. Rekomendasi ini penting agar eksekutif (Pemprov Kalbar) bisa lebih baik lagi ke depan, apalagi sekarang sudah ada gubernur baru,” ujar Prabasa seusai rapat, Selasa(20/5).
Menurut Prabasa, dalam pembahasan LKPj APBD tahun anggaran 2024, DPRD memberikan penekanan khusus terutama soal infrastruktur jalan. Ia menegaskan, banyak proyek infrastruktur yang direncanakan secara sederhana tapi hasilnya ternyata melampaui target, seperti perbaikan jembatan yang tadinya tidak masuk rencana awal.
"Misalnya, jalan yang direncanakan hanya sedikit, tapi hasilnya cukup banyak. Bahkan jembatan pun dikerjakan. Itu bagus, tapi harus tetap realistis,” katanya.
Namun, ia juga mengingatkan agar Pemprov Kalbar tidak terlalu ambisius atau muluk-muluk dalam membuat target. Terutama dalam proyek pelebaran jalan. Menurutnya, jika terlalu berlebihan dalam merencanakan, maka bisa justru menyulitkan pelaksanaannya di lapangan.
"Jadi kami minta kepada gubernur dan wakil gubernur yang baru, supaya fokus pada target-target yang sesuai dengan kemampuan daerah,” tambah Prabasa.
Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri terdiri dari tiga komponen utama: kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Prabasa berharap visi dan misi gubernur baru bisa selaras dengan upaya peningkatan ketiga aspek tersebut.
“Mudah-mudahan target-target yang sudah dibuat dan direkomendasikan ini bisa dilanjutkan oleh gubernur dan wakil gubernur yang baru sesuai dengan visi mereka masing-masing,” tutupnya.
Rekomendasi tim pansus DPRD Kalbar ini nantinya akan menjadi dasar evaluasi publik terhadap kinerja Pemprov Kalbar, serta menjadi bahan untuk menyusun prioritas pembangunan di tahun-tahun mendatang. (den)
Editor : Miftahul Khair