PONTIANAK POST — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Haji Arif Joni Prasetyo, dari daerah pemilihan Kota Pontianak menyampaikan apresiasi atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun anggaran 2024.
Menurut Arief, capaian ini merupakan bentuk keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan yang transparan dan sesuai standar. Namun, ia menegaskan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya titik awal dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
“Pertama, saya ucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas diraihnya kembali opini WTP dari BPK. Ini adalah starting point atau titik awal dari kinerja yang baik,” ujarnya saat memberikan pernyataan resmi di gedung DPRD Kalbar baru-baru ini.
Namun, lanjut Arief, yang lebih penting dari sekadar mendapat predikat WTP adalah bagaimana hasil pengelolaan APBD tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Gubernur Kalbar: Serahkan Penanganan Korupsi ke Aparat Berwenang, Kami Percaya Proses Hukum
“Yang sebenarnya harus diperhatikan oleh kita semua adalah kinerja pemerintah berdampak ke rakyat Kalbar. WTP itu hanya indikator awal, tetapi yang utama adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi bisa dirasakan secara nyata oleh rakyat,” tegasnya.
Ketua DPW PKS Kalbar ini menjelaskan, WTP tidak memiliki dampak langsung bagi warga biasa. Yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat adalah ketika jalan sudah mulus, rumah sakit ramai dengan layanan prima, sekolah berkualitas, serta program pembangunan yang tepat sasaran.
“Masyarakat tidak bisa merasakan WTP, tapi mereka bisa merasakan kalau ada jembatan yang ambruk, biaya berobat mahal, atau guru-guru yang belum sejahtera. Jadi, mari kita pastikan setiap rupiah APBD itu punya impact riil di lapangan,” tambahnya.
DPRD akan Kawal Rekomendasi BPK hingga Tuntas. Sebagai lembaga legislatif, DPRD Provinsi Kalbar memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk melakukan pengawasan, termasuk dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Gelar Ramah Tamah dengan Menteri UMKM, Dorong Kemajuan UMKM Daerah
Arief mengatakan, pihaknya akan memastikan agar rekomendasi yang disampaikan oleh BPK terkait aset hilang, kelebihan bayar proyek konstruksi, dan pengelolaan kas di Bapenda dituntaskan secara maksimal oleh Pemprov Kalbar.
“Kami akan terus mengawal pelaksanaan rekomendasi BPK. Kami juga telah memberikan pandangan dan masukan kepada Pemprov Kalbar untuk segera menindaklanjuti hal-hal yang menjadi catatan dari BPK,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD dan Pemprov sangat penting untuk memastikan bahwa proses tindak lanjut dilakukan secara cepat dan tepat.
“Kami harapkan capaian WTP ini terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah peningkatan kinerja pemerintah daerah agar semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tutupnya.(den)
Editor : Miftahul Khair