PONTIANAK POST – Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, mengungkapkan tren penurunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara signifikan dalam sepuluh tahun terakhir.
Dalam Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanganan Karhutla 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (6/6), Menhut memaparkan bahwa luas karhutla di Indonesia pada 2015 sempat mencapai 2,6 juta hektare.
Namun, angka itu menurun drastis menjadi 1,6 juta hektare di 2019 dan kembali turun ke 1,1 juta hektare di 2023.
Penurunan paling mencolok terjadi pada 2024, dengan hanya 24.154 hektare lahan terbakar. Angka ini turun sekitar 74 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Antoni menilai capaian ini sebagai bukti nyata keberhasilan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, aparat TNI-Polri, serta keterlibatan aktif masyarakat.
"Namun capaian ini jangan sampai membuat kita lengah. Kita harus tetap siaga, tidak boleh sombong, dan terus memperkuat kesiapan menghadapi ancaman karhutla," ujar Menhut.
Raja Juli Antoni menekankan tiga strategi utama dalam menanggulangi karhutla: koordinasi lintas sektor, penegakan hukum tegas, dan partisipasi publik yang tinggi.
Ia menyampaikan apresiasi khusus kepada pasukan Manggala Agni dan relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang menjadi ujung tombak dalam upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran.
Hingga saat ini, terdapat 2.370 personel Manggala Agni di 34 Daerah Operasi (Daop) dan 10.225 anggota MPA yang tersebar di 29 provinsi. Kalimantan Barat sendiri memiliki lima Daop dan 1.165 personel MPA aktif di lapangan.
Provinsi Kalbar mencatat penurunan luas karhutla dari 151.919 hektare pada 2019 menjadi 24.154 hektare di 2024, turun hingga 84 persen. Bahkan, tak ada kasus asap lintas batas dari Kalbar dalam lima tahun terakhir.
Per 22 April 2025, Kemenhut mencatat luas karhutla nasional sebesar 3.207 hektare. Dari jumlah itu, 1.227 hektare berada di lahan gambut dan 1.980 hektare di tanah mineral.
Tiga provinsi dengan angka tertinggi adalah Riau (699 ha), Kalbar (494 ha), dan Aceh (296 ha).
Jumlah titik panas (hotspot) juga turun signifikan. Data satelit Terra/Aqua (MODIS NASA) menunjukkan hanya 244 titik panas dari awal Januari hingga 30 Mei 2025, atau berkurang 55,6 persen dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 550 titik.
Meski Indonesia sedang menghadapi kondisi La Nina atau kemarau basah, BMKG memprediksi musim kering di Kalbar dimulai Juni. Menhut pun menegaskan pentingnya kesiapsiagaan berkelanjutan.
Pemerintah telah menetapkan 518 desa sebagai prioritas pengendalian karhutla, termasuk 52 desa di Kalbar. Program ini mencakup pelatihan teknis untuk MPA dan pemberian insentif guna mendorong praktik pengelolaan lahan ramah lingkungan.
Gubernur Kalbar pun telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla mulai 17 April hingga 31 Oktober 2025.
“Kita tidak boleh main-main dengan ancaman karhutla. Perlu ada sinergi, disiplin, dan kepedulian semua pihak agar keberhasilan yang kita raih selama ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” tegas Menhut. (mif/ant)
Editor : Miftahul Khair