PONTIANAK POST – Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya sinergi dan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Hal ini disampaikan pada Apel Siaga Pengendalian Karhutla Tahun 2025 di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (5/6/).
Didampingi Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Raja Juli Antoni memberikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menurunkan angka karhutla secara signifikan.
Data menunjukkan luas karhutla tahun 2023 di Kalbar menurun 26,32 persen dibandingkan 2019. Kemudian luas karhutla turun hingga 74 persen pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan dalam lima tahun terakhir tidak ada asap lintas batas yang terdeteksi.
Raja Juli menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan strategi terpadu mulai dari patroli terpadu, deteksi dini, hingga pemberdayaan masyarakat. Ia juga mengapresiasi status Siaga Darurat Karhutla yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sejak 17 April hingga 31 Oktober 2025.
"Pelaksanaan apel siaga ini merupakan langkah strategis seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat untuk mampu melaksanakan quick response bilama
na terjadi bencana karhutla," ujarnya.
Terkait teknologi, Raja Juli menyoroti pentingnya pengelolaan lanskap gambut yang berkelanjutan. Ia memuji inovasi yang dilakukan PT MPI Sumitomo Forestry dalam water management gambut yang dinilainya dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain.
Menyikapi climate outlook 2025 dari BMKG dan dampak perubahan iklim, Raja Juli mengharapkan kesiagaan para pemangku kepentingan di Kalimantan Barat tetap solid dengan mengedepankan pencegahan secara kolaboratif, terpimpin, dan partisipatif dalam pengendalian karhutla, khususnya menjelang musim kemarau.
Raja Juli juga mengingatkan kembali komitmen bersama yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Desk Koordinasi Penanganan Karhutla. Ini mencakup upaya pencegahan, penyadartahuan masyarakat, patroli dan pemadaman dini, pengelolaan kompetensi SDM, revitalisasi sarana prasarana, serta peningkatan kepatuhan berusaha.
"Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk memperkokoh sinergitas kolaborasi dalam pengendalian karhutla yang memerlukan komitmen kita bersama untuk menyediakan sumber daya yang memadai dan kebijakan serta manajemen kebencanaan yang kuat," ajaknya.
Sementara itu, dalam aspek ketersediaan SDM, Indonesia memiliki Brigade Pengendalian Karhutla Manggala Agni Kementerian Kehutanan sebanyak 2.376 personel tersebar di 34 daerah operasi, dengan lima daops berada di Kalimantan Barat. Menteri LHK juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memiliki SDM Manggala Agni sendiri seperti Provinsi Jawa Timur.
"Melalui kerja sama dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, swasta dan perguruan tinggi, LSM serta media, kita mengharapkan masyarakat semakin tangguh dalam ketahanan bencana pengendalian karhutla untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan," tambahnya.
Raja Juli juga mengapresiasi peluncuran Desk Koordinasi Pengendalian Karhutla oleh Menkopolkam pada Maret 2025 sebagai momentum bersama menghadapi triple planetary crisis: perubahan iklim, pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta kehilangan keanekaragaman hayati. Belajar dari pengalaman bencana karhutla besar di masa lalu (1984, 1997, 1998, 2015, 2019, 2023), Indonesia telah mampu mengembangkan inovasi pengendalian karhutla sebagai solusi pencegahan permanen.
"Pembelajaran ini menghasilkan inovasi pengendalian karhutla sebagai solusi pencegahan permanen yang meliputi analisis cuaca dan wilayah, manajemen operasi karhutla, dan tata kelola lanskap gambut. Serta, berkat inovasi ini, luas karhutla pada periode 2019-2024 berhasil diturunkan secara signifikan sebesar 77 persen di tahun 2024 dibandingkan baseline data tahun 2019. Keberhasilan ini, lanjutnya, dicapai berkat tiga faktor utama kolaborasi para pihak, kepemimpinan yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat,” terangnya.
Saat ini, data menunjukkan tren positif yang menggembirakan. Berdasarkan data hotspot Satelit Terra/Aqua (MODIS NASA), periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024 tercatat 3.834 titik panas, menunjukkan penurunan 64,08 persen dibandingkan tahun 2023. Untuk periode Januari hingga Mei 2025, tercatat 244 hotspot, turun 55,60 persen dari periode yang sama tahun 2024. Sementara itu, luas kejadian karhutla di tahun 2024 adalah seluas 376.805 Ha, dengan tren pergeseran ke wilayah timur. Untuk periode 1 Januari - 22 April 2025, luas karhutla tercatat 3.207,54 Ha, dengan Riau dan Kalbar sebagai wilayah tertinggi.
Kemudian, Raja Juli juga mendorong inovasi dan teknologi dalam pengendalian karhutla. Ia secara langsung mengamati manajemen lanskap gambut yang tepat yang telah dilakukan oleh mitra korporasi pemegang izin PBPH (PT MPI Sumitomo Forestry) dengan best practice dalam water management gambut.
"Ini merupakan inovasi dan teknologi yang perlu terus ditumbuh kembangkan dan menjadi contoh bagi mitra-mitra lainnya bersama dengan pemerintah daerah," katanya.
Raja Juli kembali menyampaikan apresiasi tinggi dan terima kasih kepada gubernur, bupati, wali kota, forkompinda dan jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kaum cendekiawan dan akademisi, LSM dan media, mitra korporasi, serta khususnya Pasukan Brigdalkarhutla Patriot Bangsa dan semua pihak yang telah bekerja sama.
"Kita bangun terus solidaritas dan jiwa korsa yang kuat dan tangguh untuk membangun Provinsi Kalimantan Barat yang lebih baik dan tanggap terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia," pungkasnya.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyoroti pentingnya memperhatikan kearifan lokal di daerah perhuluan yang masih menerapkan praktik ladang berpindah. Menurutnya, praktik ini kerap disalahpahami dan menjadi kambing hitam saat terjadi kebakaran.
"Saya ingin nanti penegakan hukum terhadap kearifan lokal ini tentu ada pendekatan khusus yang dilakukan, tindakan preventif, karena sering terjadi yang buka ladang hanya beberapa meter persegi menjadi kambing hitam perusahaan - perusahaan besar yang ada di Kalimantan Barat. Kasihan mereka (masyarakat), jadi Gubernur dan saya sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat harus mengayomi dan kami tidak ingin masyarakat kecil jadi sasaran terhadap penegakan hukum," tegas Krisantus.
Ia berharap ke depannya kolaborasi antara pemerintah daerah, stakeholder, kementerian, serta lembaga adat semakin diperkuat untuk menghadirkan solusi yang berkeadilan. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD Kalbar Hadijah Fitriah, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto, serta sejumlah pejabat lainnya. Kesempatan ini sekaligus menjadi momentum mengingatkan kembali komitmen bersama dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Menkopolkam Nomor 29 Tahun 2025 agar upaya pengendalian karhutla berjalan terarah dan berkelanjutan. (mse)
Editor : Hanif