PONTIANAK POST- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Rizka Wahab, memperingatkan masyarakat dan pemerintah daerah akan ancaman musim kemarau panjang serta potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang bisa terjadi pada tahun 2025 ini.
Ia menekankan pentingnya kesiapan sejak dini untuk menghindari bencana besar. "Musim kemarau (pengering) diperkirakan sudah mulai dan berpotensi lebih panjang dan ekstrem tahun ini. Potensi Karhutla sangat nyata di Kalbar. Ini bukan isu biasa, tetapi kejadian terus berulang sepanjang tahun, darurat ini harus kita antisipasi bersama,” ujar Agam sapaan karibnya saat diwawancara di Kantor DPRD Kalbar, baru-baru ini.
Agam menjelaskan, berdasarkan data prakiraan lembaga resmi pemerintah, musim pengering di Kalimantan Barat diprediksi berlangsung cukup lama dari biasanya.
Hal ini jelas meningkatkan risiko terjadinya kekeringan dan kebakaran hutan, terutama di wilayah rawa gambut seperti Kabupaten Ketapang, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Mempawah, Sambas dan lainnya.
Politisi senior PKB Kalbar ini menilai, selama ini penanganan Karhutla masih bersifat reaktif, artinya baru ditangani setelah api sudah membakar lahan. Menurutnya, pendekatan preventif harus menjadi prioritas utama.
"Selama ini kita siap ketika asap sudah tebal dan jalan mulai ditutup. Tapi bagaimana dengan upaya mencegah sebelum terjadi kebakaran? Itu yang perlu digenjot. Kami akan dukung,” katanya.
Dia mengusulkan agar pemerintah daerah mempercepat sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar, terutama kepada para petani dan perusahaan swasta. Selain itu, sistem pemantauan dini melalui satelit dan pelibatan masyarakat dalam tim relawan harus ditingkatkan.
Menurut Agam kembali, penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, BNPB, tokoh masyarakat, dunia usaha n masyarakat sendiri.
"Kami (DPRD Kalbar) mendorong Pemprov Kalbar untuk membentuk posko terpadu Karhutla di berbagai tingkat di kabupaten/kota. Ini penting agar koordinasi cepat dan tindakan tepat sasaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti perlunya dukungan anggaran yang memadai untuk pengadaan alat pemadam, helikopter water bombing, program rehabilitasi lahan gambut dan program lainnya.
Agam juga mengajak masyarakat untuk tidak sembarangan membuka lahan dengan cara membakar. Ia mengimbau agar warga aktif melaporkan titik api sejak dini melalui kanal resmi yang telah disediakan.
"Jangan tunggu besar baru laporkan. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula bisa diatasi,” katanya.
Akhir kata, Rizka Wahab menegaskan bahwa langkah antisipatif adalah kunci. “Kalbar tidak boleh lagi menghirup asap bertahun-tahun. Kesehatan rakyat harus dijaga. Untuk itu, semua pihak harus bergerak cepat, cerdas, dan kompak," sarannya. (den)
Editor : Miftahul Khair