PONTIANAK POST - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa mengatakan, persoalan larangan penggunaan KB bagi warga Kalimantan Barat oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus mesti ditindaklanjuti cepat oleh dinas terkait. Menurutnya jika persoalan ini berlarut, akan berakibat pada lambannya program keluarga berencana dan kependudukan di Kalbar.
“Saya melihat, kritikan Wagub terhadap program KB harus direspon cepat oleh dinas terkait. Sebab banyak juga program KB yang baik buat masyarakat. Namun saya lihat, ini tidak diredam oleh dinas yang memegang program ini. Jika tidak ada titik temu, ini akan rawan terutama pada program KB yang berjalan di Kalbar ini,” ujar Bebby, Senin (16/6).
Menurutnya, penjelasan seberapa besar capaian program KB di Kota Pontianak dan Kalbar secara keseluruhan harus diutarakan dinas tersebut. Capaian dari target KB itukan kata Bebby banyak. Bukan hanya persoalan dua anak lebih baik. Tetapi di program tersebut juga menyasar pada program ketahanan keluarga.
“Ini sebetulnya harus dijabarkan kepada Wagub. Jangan dibiarkan, seolah komunikasinya tersendat di sini. Kalau ini dibiarkan maka bisa berbahaya dan bisa menjadi perhatian nasional,” tegasnya.
Komunikasi dan koordinasi menjadi penting dalam penanganan persoalan ini. Dengan adanya koordinasi yang baik, dirasa Bebby, apapun program pemerintah yang dijalankan di Kalbar akan berjalan dan pastinya target dari semua program ini bakal tercapai. “Namun kalau komunikasi buruk, saya pikir juga akan berpengaruh pada capaian program yang pastinya juga bakal stagnan,” tegasnya.(iza)
Editor : Hanif