PONTIANAK POST - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat yang mengalokasikan anggaran sekitar belasan miliar dalam APBD 2025 untuk pengadaan mobil dinas pejabat mendapat kritik keras.
Salah satunya datang dari Haji Subhan Nur, anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Nasdem, yang menilai kebijakan ini sangat tidak tepat dan meminta agar anggaran tersebut dievaluasi ulang.
Menurut Haji Subhan, di tengah kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah serta banyaknya program pembangunan penting yang terpaksa tertunda karena pemotongan anggaran, pengadaan kendaraan dinas terkesan tidak prioritas.
"Ini sangat riskan. Di saat kita sedang efisiensi hingga memangkas banyak program yang langsung menyentuh rakyat, tiba-tiba muncul angka Rp15 miliar untuk mobil dinas. Ini tidak sesuai dengan realita di lapangan,” ujar Subhan kepada Pontianak Post beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Ketua DPD NasDem Sambas ini menyoroti proyek darurat yang belum tersentuh anggaran, seperti Waterfront City di Kabupaten Sambas. Ia menyebutkan bahwa Masjid Jami’ Sambas, sebuah cagar budaya, sudah turun 15 sentimeter dan bisa roboh, jika dibiarkan tanpa penanganan segera. "Itu lebih mendesak dari pada beli mobil baru untuk pejabat,” tandasnya.
Subhan juga mengkritik pemangkasan anggaran okir (Program Pokok Pikiran) DPRD Kalbar yang mencapai Rp900 juta hingga Rp1 miliar Padahal, kata dia, program ini merupakan aspirasi langsung dari masyarakat di desa-desa dan dusun-dusun.
"Kami sudah janji ke warga saat reses. Ada jalan rusak, jembatan perlu diperbaiki, ada bantuan rumah ibadah. Tapi semua itu tak bisa direalisasikan karena anggarannya dicoret,” kesalnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Pontianak Post dari situs www.sirup.lkpp.go.id/sirup/home, rincian anggaran pengadaan mobil dinas sebagai berikut.
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sekitar Rp814 juta, Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan mencapai Rp3,57 miliar dan Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp1,7 miliar.
Selanjutnya Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp2,91 miliar, Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp324,78 juta, dan Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Khusus mencapai Rp 1,25 miliar.
"Tapi anehnya lagi anggaran Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (dua item) mencapai Rp450 juta untuk tahun 2025," ucap Subhan.
Selain itu ada juga item anggaran, Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan mencapai Rp 4,94 miliar, Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus senilai Rp 1,85 miliar dan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp 355 juta.
Total angka ini mencapai belasan miliar, bahkan diperkirakan bisa lebih setelah ditambah biaya pemeliharaan. Yang menjadi sorotan khusus adalah alokasi Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan atau kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp3,574 miliar untuk Badan Penghubung Daerah. Padahal kabarnya ada mobil eks Gubernur Kalbar sebelumnya.
Dorong Bentuk Pansus
Haji Subhan Nur menegaskan dirinya mendorong kepada pimpinan DPRD Kalbar untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus), yang akan mengkaji secara transparan dan objektif penggunaan anggaran tersebut.
"Saya mendorong pimpinan DPRD untuk segera membentuk pansus khusus yang akan membahas anggaran pengadaan kendaraan dinas bermotor dalam APBD Kalbar tahun 2025. Sebab, kita bertanggung jawab kepada rakyat soal efisiensi. Alangkah baiknya andai memang kendaraan dinas masih bagus dan layak pakai itu yang dipergunakan. Dahulukan anggaran kepentingan publik untik rakyat,” ujar Subhan.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Sekretaris Daerah, Harisson, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas dilakukan demi memenuhi kebutuhan operasional, terutama dalam menyambut kunjungan pejabat pusat.
"Pemprov tetap melakukan efisiensi secara menyeluruh. Hasil efisiensi itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, antara lain infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ucap Harisson.
Ia menambahkan bahwa selama ini kendaraan dinas yang digunakan sudah tua, seperti Nissan Serena tahun 2007 dan dua unit bus keluaran 2010, sehingga sering kali harus menyewa kendaraan tambahan.
“Karena kendaraan yang tersedia di Pemprov banyak yang sudah tua, sering kali kami harus menyewa kendaraan yang lebih representatif sesuai standar pejabat tinggi. Itu justru menimbulkan beban anggaran yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan membeli (kendaraan),” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, juga ikut memberikan tanggapan tajam atas rencana pengadaan mobil dinas ini. Menurutnya, langkah Pemprov Kalbar tidak selaras dengan semangat efisiensi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Sebaiknya jangan bersandiwara soal efisiensi, tapi di belakang habiskan belasan hingga puluhan miliar untuk hal-hal yang bukan prioritas. Lebih baik uang itu digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang hancur. Agar masyarakat juga bisa merasakan hasil kerja Gubernur dan Wakil Gubernur,” ucap Uchok.
Kritik tajam pun datang dari masyarakat Kalimantan Barat yang merasa kebijakan ini jauh dari kebutuhan riil rakyat. Banyak warga yang mulai menyuarakan aspirasi mereka melalui media sosial dan aksi protes kecil-kecilan. Tekanan kepada DPRD untuk segera membentuk pansus semakin kuat. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang merupakan hak mereka sebagai warga negara. (den)
Editor : Miftahul Khair