PONTIANAK POST - Teguran keras datang dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang menyasar sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas.
Dalam pernyataannya yang tegas dan lugas, ia menegaskan bahwa kehadiran perusahaan bukan untuk menjarah sumber daya alam tanpa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.
“Kami (Kalbar) tidak akan bangkrut kalau kalian angkat kaki. Ingat itu,” ucapnya dengan nada lantang.
Krisantus menegaskan bahwa Kalimantan Barat bukan hanya sebagai objek eksploitasi, tetapi juga subjek pembangunan. Wilayah ini adalah rumah rakyat, bukan ladang bisnis semata tanpa tanggung jawab sosial.
17 Perusahaan Diingatkan: CSR Harus Terasa di Desa
Wagub Krisantus mengungkapkan keprihatinannya setelah mendengarkan keluhan dari para kepala desa di Subah. Kontribusi perusahaan kepada desa-desa dinilai masih sangat minim. Dari belasan perusahaan, ada yang hanya menyumbang Rp200 ribu untuk desa, ketika melakukan kegiatan penting bagi masyarakat.
“Saya himbau kepada 17 perusahaan yang ada di Kecamatan Subah, tingkatkan kepedulianmu. Alam Subah bukan tempat dikeruk dan dibawa lari. Kekayaan yang didapat harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat setempat,” tegas Krisantus.
Ia bahkan menjanjikan kunjungan langsung ke Kecamatan Subah untuk memastikan komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bagi perusahaan yang benar-benar membantu masyarakat, Wagub menegaskan pemerintah daerah akan melindungi operasional mereka.
“Tapi kalau tidak membantu, jangan heran kalau kami juga tak ambil pusing. Ini lahan masyarakat kami, wilayah masyarakat. Anda hanya numpang berinvestasi,” tandasnya.
Harapan Lapangan Kerja dan Ekonomi Lokal Bangkit
Yang diinginkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat adalah adanya dampak nyata dari keberadaan perusahaan, seperti penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan ekonomi desa, hingga pertumbuhan ekonomi di tingkat kecamatan.
“Jangan main-main dengan CSR. Jangan bohongi masyarakat. Kami tak segan-segan menutup operasi perusahaan yang hanya mengeruk keuntungan tanpa peduli pada warga sekitar,” kata Krisantus.
Pernyataan tegas Wagub Kalbar menjadi angin segar bagi harapan investasi yang lebih berkeadilan. Masyarakat mulai lelah dengan janji kosong dan eksploitasi tanpa hasil nyata. Pernyataan ini juga bisa menjadi awal baru dalam hubungan antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat.
Apakah perusahaan akan merespons dengan serius? Atau justru memilih tidak ambil pusing? Jawaban investasi akan menjadi ujian seberapa besar komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat. (den)
Editor : Miftahul Khair