PONTIANAK POST – Pemerintah Pusat melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menetapkan Kalimantan Barat sebagai satu dari delapan pemerintah daerah prioritas dalam program nasional pembentukan dan penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sektor pemerintahan. Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalbar bersama BSSN menyelenggarakan kegiatan asistensi TTIS bagi seluruh kabupaten/kota di Kalbar.
Plt. Kepala Diskominfo Kalbar, Drs. Marwan Seregar menegaskan bahwa pembentukan TTIS bukan hanya tanggung jawab pusat, tetapi memerlukan keterlibatan aktif daerah. Ia menjelaskan bahwa program ini terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional ke-2 yang menitikberatkan pada penguatan pertahanan dan keamanan negara serta kemandirian nasional.
“Program ini sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk dalam mendorong swasembada di berbagai sektor seperti pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,” ujar Marwan.
Menurut Marwan, melalui asistensi yang dilaksanakan, pihaknya mendorong percepatan pembentukan tim tanggap siber di daerah. Selain mempercepat pembentukan, kegiatan ini juga menjadi ruang peningkatan kapasitas teknis serta memperkuat koordinasi antara instansi pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks.
Lebih lanjut, Marwan mengungkapkan situasi ancaman siber yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data Honeynet milik BSSN, sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2024, terdapat lebih dari 609 juta upaya serangan siber yang tercatat. Salah satu insiden terbaru bahkan menyasar pusat data Kalimantan Barat di Pontianak melalui serangan HTTP Flooded, menandakan bahwa wilayah ini juga tak luput dari risiko digital.
“Insiden yang menyerang pusat data Kalbar beberapa waktu lalu menjadi pengingat pentingnya menjaga keamanan informasi. Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut kelangsungan layanan publik,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pembentukan TTIS di tingkat kabupaten/kota merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem keamanan informasi pemerintah daerah. Daerah tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tapi juga harus mampu membangun kapasitas untuk melindungi infrastruktur digitalnya.
“Diharapkan, keberadaan tim tanggap ini mampu meminimalisir dampak insiden siber, mengurangi potensi terganggunya layanan publik, dan tentunya meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai bentuk serangan digital,” ujarnya.
Kegiatan asistensi ini digelar pada Senin (23/6) di Ruang Tengkawang, Kantor Gubernur Kalbar, dan berlangsung selama tiga hari hingga 25 Juni 2025. Peserta berasal dari unsur Diskominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang diharapkan akan menjadi ujung tombak penguatan respons terhadap insiden siber di wilayah masing-masing. (mse)
Editor : Hanif