PONTIANAK POST - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat akan melakukan penegakan hukum terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) jika terbukti menjual solar subsidi di atas harga eceran tertinggi (HET).
Langkah ini diambil menyusul adanya informasi yang beredar terkait adanya sejumlah SPBU di Kalbar yang menjual solar subsidi di atas harga eceran Rp9.000 per liter, yang seharusnya Rp6.800 per liter.
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto menegaskan, ia telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyimpangan penjualan solar subsidi di SPBU.
“Untuk harga BBM yang dijual di luar HET, khususnya di dalam kota, saya perintahkan jajaran untuk melakukan penegakan hukum. SPBU yang terbukti melakukan penyimpangan seperti ini wajib ditindak,” katanya saat ditemui wartawan, Selasa (1/7).
Lebih lanjut, Kapolda juga mengingatkan agar solar subsidi tidak dijual dengan harga industri, terlebih disalurkan untuk kegiatan ilegal seperti pertambangan emas tanpa izin (PETI).
“Jika ada penjualan BBM subsidi yang digunakan untuk kegiatan ilegal seperti PETI, tolong segera laporkan. Itu wajib kami tindak secara hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Gubenur Ria Norsan meminta Pertamina dan BPH Migas untuk mengevaluasi SPBU yang terbukti nakal. “Kami sudah sampaikan kepada Pertamina dan BPH Migas agar kuota minyak subsidi tidak terlambat dan alurnya lancar. Tapi untuk SPBU nakal, saya tegaskan jangan dikasih kuota. Jangan kasih kuota, karena mereka jualnya di atas harga subsidi,” kata Ria Norsan.
Norsan mengaku telah menerima banyak laporan soal SPBU yang menjual solar subsidi dengan harga industri. Hal ini jelas menyalahi aturan dan harus ditindak tegas. “Saya imbau SPBU jangan menjual solar subsidi dengan harga industri. Kalau ketahuan, jangan ragu-ragu untuk ditindak tegas,” tegasnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya kalangan sopir yang sangat bergantung pada harga BBM subsidi. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum didesak melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyaluran solar subsidi di Kalbar.
Pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dalam distribusi BBM subsidi dan berharap tidak ada lagi penyimpangan yang merugikan rakyat. (arf)
Editor : Hanif