PONTIANAK POST - Pelaku usaha tambang pasir silika di Kalimantan Barat resmi membentuk Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Tambang dan Silika (PERTAMISI) sebagai langkah awal menata pengelolaan tambang silika. Pengukuhan dilakukan Kamis (10/7) di Hotel Mercure Pontianak. Pemprov Kalbar sendiri menyambut baik lahirnya organisasi ini di Kalbar.
Mewakili Gubernur Kalbar Ria Norsan , Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalbar, Ignasius IK menyebut silika adalah komoditas penting bagi dunia saat ini. "Pasir silika adalah bahan baku penting industri semikonduktor, panel surya, dan kaca, kini dipandang sebagai komoditas strategis masa depan. Kalbar menjadi salah satu wilayah dengan cadangan terbesar di Indonesia, tersebar di Ketapang, Sanggau, Sambas, dan Bengkayang," ujarnya.
Iganasus menegaskan bahwa sektor ini harus membawa nilai tambah nyata. “Kita dorong pengolahan lokal, bahkan sampai silikon murni untuk industri semikonduktor,” katanya. Menurutnya, terbentuknya PERTAMISI Kalbar adalah momentum penting untuk menata ulang sektor tambang.
Ketua DPW PERTAMISI Kalbar, Rolando Sibarani, menyebut hilirisasi sebagai fokus utama. “Kita tak boleh terus mengekspor bahan mentah. Silika harus diolah hingga bernilai tinggi agar berdampak pada ekonomi lokal,” ujarnya. Kementerian ESDM mencatat potensi pasir kuarsa nasional mencapai 2,08 miliar ton. Di Kalbar, cadangannya mencapai 2,06 juta ton. Namun, baru 18 dari 149 IUP yang beroperasi penuh
Ketua Umum PERTAMISI Pusat, Raden Sukhyar, menyoroti perlunya patokan harga dan spesifikasi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Pihaknya juga mendorong agar hilirisasi tidak hanya menjadi wacana, tetapi langkah konkret untuk menciptakan refinery, membuka ribuan lapangan kerja, dan memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). “Kita ingin Kalbar tidak hanya jadi ladang tambang. Harus ada industri hilir. Ini kesempatan besar bagi Kalbar,” ujar Raden Sukhyar.
Ia juga menyoroti perlunya regulasi harga dan standar spesifikasi nasional agar pelaku usaha tidak terus ditekan buyer luar. “Tanpa patokan harga yang realistis dan spek yang seragam, kita akan terus jadi bulan-bulanan. Ini butuh intervensi cerdas dari pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya. (ars)
Editor : Hanif