PONTIANAK POST - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, memberikan pernyataan tegas terkait kewajiban perusahaan dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM), khususnya bagi perusahaan pertambangan di wilayah tersebut.
Krisantus menekankan bahwa seluruh perusahaan wajib melaksanakan kedua program tersebut secara benar dan sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, dengan memenuhi tanggung jawab sosial dan pengembangan masyarakat, maka hubungan antara perusahaan dan masyarakat lokal bisa harmonis.
“Laksanakan kewajiban CSR secara benar, laksanakan PPM secara benar dan sesuai aturan. Jika itu dilakukan, kami akan dukung dan lindungi perusahaan tersebut. Pak Bupati juga akan melindungi. Kami (pemerintah) juga siap bekerja sama dan berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Barat,” ujar Krisantus saat memberikan sambutan dalam sebuah forum acara di Kabupaten Sanggau, kemarin.
Baca Juga: Wagub Krisantus Buka Gawai Dayak Nosu Minu Podi XXI, Tegaskan Budaya Adalah Jati Diri
Namun, pihaknya tidak segan-segan mengambil langkah tegas jika perusahaan tidak menjalankan kewajibannya. Krisantus menyebut bahwa ketidakpatuhan seringkali memicu konflik horizontal dan masalah agraria yang merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah.
"Tetapi kalau tidak dipenuhi, malah menimbulkan konflik di masyarakat, baik itu konflik horizontal maupun konflik agraria, maka saya sebagai Wakil Gubernur, bersama jajaran tidak segan-segan untuk meminta perusahaan itu angkat kaki dari Kalimantan Barat,” tegasnya.
Pernyataan ini langsung mendapat respons positif dari sejumlah pihak, terutama tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang selama ini mengeluhkan minimnya realisasi CSR dan PPM dari beberapa perusahaan besar di Kalbar.
Menurut mereka, perlu ada kepastian hukum dan penegakan aturan yang lebih ketat agar perusahaan tidak seenaknya memanfaatkan sumber daya alam tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Baca Juga: Kebakaran Hebat Hanguskan Empat Rumah di Paris 2 Pontianak, Warga Hanya Selamatkan Surat Penting
Wagub berharap dengan adanya sikap tegas ini, iklim investasi di Kalimantan Barat tetap kondusif, namun tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan pembangunan berkelanjutan. (den)
Editor : Miftahul Khair