PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membentuk Tim Pengawas distribusi BBM dengan melibatkan unsur aparat penegak hukum, perangkat daerah, dan para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam lingkup perjanjian kerja sama. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kalbar Harisson dalam Rapat Antisipasi Kelangkaan dan Tingginya Harga BBM di atas HET, yang digelar di Ruang Rapat Arwana Kantor Gubernur Kalbar, pada Jumat (11/7).
Tim yang akan segera dibentuk ini dirancang untuk bertugas langsung di lapangan, guna mengawasi penyaluran BBM agar tepat sasaran serta memastikan seluruh SPBU memiliki stok yang memadai. Pemerintah Provinsi Kalbar bersama PT Pertamina Patra Niaga, pihak kepolisian, dan stakeholder terkait lainnya turut serta dalam rapat tersebut guna merumuskan solusi terhadap persoalan kelangkaan dan harga BBM yang tidak sesuai ketentuan, khususnya jenis JBT (seperti solar) yang cukup banyak dikeluhkan masyarakat.
Harisson menjelaskan bahwa tim ini akan bertugas memantau dan menindak jika ditemukan adanya pelanggaran seperti penimbunan atau penjualan BBM di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia juga menambahkan bahwa pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi tegas sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM di Kalimantan Barat.
Lanjut Harisson, melalui langkah antisipatif ini, Pemerintah Provinsi Kalbar berharap kondisi pasokan BBM dapat tetap stabil dan terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah. Tim Pengawas nantinya akan bekerja dalam koordinasi lintas sektor agar pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain pembentukan tim, Pemprov juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak Pertamina agar distribusi tidak terganggu dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh BBM. Menurut Sekda, distribusi BBM harus mengedepankan akurasi data dan tanggung jawab moral dari semua pihak yang terlibat.
Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat diharapkan tetap memperoleh BBM dengan harga yang wajar dan pasokan yang cukup. Karena itu, Pemprov Kalbar akan terus melakukan pengawasan ketat dan tidak segan memberikan tindakan hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan distribusi.
Harisson menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi penting untuk menyukseskan upaya ini. Dalam jangka panjang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertekad untuk menciptakan sistem distribusi BBM yang transparan, tertib, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut aktif melaporkan, jika menemukan indikasi pelanggaran di lapangan agar tindakan cepat dapat dilakukan oleh pihak terkait. (mse)
Editor : Hanif