PONTIANAK POST - Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 1.400 kilometer dan kekayaan laut yang melimpah, Kalimantan Barat menyimpan potensi ekonomi maritim yang belum tergarap maksimal.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menyerukan agar penataan ruang laut dijadikan instrumen strategis untuk membangun masa depan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/7).
“Kami berharap melalui penataan ruang laut ini, potensi kelautan dan perikanan Kalimantan Barat dapat tergarap secara maksimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir kami,” ujar Norsan yang didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar, Frans Zeno, S.STP.
Norsan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi Ekonomi Biru yang inklusif.
“Integrasi penataan ruang laut dan darat adalah kunci untuk menjaga lingkungan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Barat,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa Kalimantan Barat memiliki garis pantai yang panjang dan potensi maritim yang besar. Oleh karena itu, penataan ruang laut harus menjadi instrumen strategis dalam pembangunan daerah. Dengan pengelolaan yang tepat, sumber daya laut dapat dioptimalkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir.
Norsan juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan menjadikan tata ruang laut sebagai tulang punggung pembangunan berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan masa depan menuju Indonesia Emas.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pentingnya penataan ruang laut sebagai fondasi utama program Ekonomi Biru.
Menurutnya, keberhasilan program ini bergantung pada keselarasan dalam perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengendalian ruang laut. “Laut adalah ruang yang sangat potensial. Banyak biota yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tapi semua itu butuh pengelolaan yang cermat,” ujarnya.
Trenggono juga menekankan bahwa integrasi penataan ruang laut dan darat akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Jika ruang ditata dengan arif, maka lingkungan tetap lestari dan pertumbuhan ekonomi akan lebih inklusif, memungkinkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mengambil peran strategis dalam pembangunan nasional dengan tetap menjaga kearifan lokal.
“Pemanfaatan wilayah laut untuk perikanan, pariwisata, transportasi, dan pertambangan memerlukan tata ruang dan zonasi yang matang agar berkelanjutan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan,” tambahnya.
Trenggono menyebut bahwa semua izin dasar pemanfaatan ruang laut harus mengacu pada Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Dalam upaya menjaga ekosistem, KKP juga menargetkan perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen dari total wilayah perairan Indonesia atau setara 97,5 juta hektare pada tahun 2045.
Rakernis yang mengusung tema “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas” ini dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dan dihadiri para gubernur se-Indonesia, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, para direktur jenderal, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. (mse)
Editor : Miftahul Khair