PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus, mewakili Gubernur dalam Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Balirungsari DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (17/7).
Dalam penyampaiannya, Krisantus menjelaskan bahwa penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, harus diawali dengan penyusunan KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.
Rancangan KUA-PPAS 2026 ini memuat informasi penting seperti capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara, kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, serta kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Secara khusus, rancangan ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan pendapatan dari berbagai sumber, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan sah lainnya. Di samping itu, dirumuskan pula arah belanja daerah yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Kebijakan pembiayaan pun menjadi perhatian, terutama terkait penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya serta pengeluaran pembiayaan.
Krisantus menguraikan bahwa arah kebijakan ekonomi makro Kalimantan Barat untuk tahun 2026 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, dengan target pertumbuhan ekonomi berkisar 5,19 hingga 6,17 persen. Selain itu, target tingkat pengangguran terbuka ditetapkan pada angka 4,75 persen, angka kemiskinan di kisaran 5,75–6,25 persen, dan rasio gini sebesar 0,302 poin.
Adapun asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBD meliputi target inflasi sebesar 1,5 hingga 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS antara Rp16.500 hingga Rp16.900, harga CPO antara 850 hingga 1.200 dolar AS per ton, serta harga tandan buah segar sawit antara Rp1.500 hingga Rp3.500 per kilogram.
Dalam hal kebijakan pendapatan, pemerintah provinsi menargetkan peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak daerah dan pemanfaatan aset. Untuk pendapatan transfer dan pendapatan sah lainnya, disesuaikan dengan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 serta potensi hibah dari pemerintah pusat.
Kebijakan belanja diarahkan untuk mencapai target-target pembangunan RPJMD, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), pengurangan kemiskinan, dan pengangguran. Alokasi belanja juga memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada enam urusan wajib, yakni pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, serta ketentraman dan ketertiban umum.
Untuk tahun anggaran 2026, volume APBD Provinsi Kalimantan Barat dirancang sebesar Rp6,2 triliun. Dari jumlah itu, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp5,9 triliun. Komposisi belanja terdiri atas belanja operasi sebesar Rp4,43 triliun, belanja modal Rp713,4 miliar, belanja tidak terduga Rp25 miliar, dan belanja transfer Rp984,8 miliar. Terdapat selisih defisit sebesar Rp250 miliar, yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp300 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp50 miliar, yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran 2025.
Menutup penyampaiannya, Krisantus menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalbar atas perhatian dan kerja sama dalam membahas rancangan KUA-PPAS ini. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD serta seluruh hadirin yang dengan sabar dan penuh perhatian mengikuti penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 ini,” ujarnya. (mse/r)
Editor : Miftahul Khair