PONTIANAK POST - Puluhan organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), lintas etnis, kesukuan, hingga kemahasiswaan di Kalimantan Barat turun ke jalan dalam aksi damai yang digelar di Gedung DPRD Provinsi dan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (21/7).
Aksi yang dihimpun dalam nama Aliansi Kalimantan Barat Menggugat ini menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali program transmigrasi di wilayah Borneo (Kalimantan Barat).
Dengan tema “Tolak Transmigrasi! Selamatkan Tanah Borneo dari Perampasan dan Kemiskinan Sistematik!” para pengunjuk rasa menegaskan bahwa program transmigrasi hanya akan memperlebar kesenjangan dan memicu konflik agraria yang sudah lama terjadi di wilayah tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Endro Ronianus, menyampaikan bahwa program transmigrasi yang diusung pemerintah tidak berpihak pada masyarakat lokal dan cenderung mengulangi kesalahan masa lalu.
Menurutnya, alih-alih membawa kesejahteraan, program ini justru menjadi pintu masuk bagi perampasan tanah, marginalisasi masyarakat adat, dan kemiskinan sistematis.
"Kami bukan intoleran. Kami hanya ingin pemerintah lebih adil dan tidak terus-menerus mengabaikan masyarakat lokal demi kepentingan kelompok pendatang,” katanya.
Endro menambahkan bahwa penolakan terhadap transmigrasi yang tidak membawa manfaat bukanlah bentuk intoleransi.
Selama ini, khususnya di Kalimantan Barat, program transmigrasi mendapatkan perlakuan istimewa, mulai dari penyediaan fasilitas yang memadai hingga berbagai bentuk dukungan lain.
Bahkan hingga saat ini, pemerintah masih terus mengupayakan revitalisasi terhadap kawasan transmigrasi, meskipun program tersebut sudah tidak lagi memberikan dampak signifikan
Sementara itu, masyarakat lokal masih terus berjuang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan yang setara dari pemerintah. (den)
Editor : Miftahul Khair