Anggap Sistem Sudah Stabil, Komunitas Driver Grab Kalbar Sepakat Komisi 20% Tetap Jalan
Aristono Edi Kiswantoro• Senin, 21 Juli 2025 | 21:47 WIB
Mitra driver GRAB melakukan aktivitas sosial berbagi takjil pada bulan Ramadan lalu.
PONTIANAK POST — Saat sebagian pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta mendesak penurunan komisi aplikasi transportasi daring menjadi 10%, suara berbeda justru menguat dari Kalimantan Barat.
Dua komunitas besar driver Grab mobil di Pontianak, Nyongkoy Line Community dan WOC Community, menyatakan dukungan tegas terhadap skema potongan 20% yang sudah diterapkan selama ini. Mereka menilai sistem tersebut adil, stabil, dan memberi perlindungan nyata bagi mitra pengemudi.
“Komisi 20 persen bukan sekadar potongan, tapi bagian dari ekosistem layanan yang kami nikmati setiap hari,” tegas Indra Sulistyanto, Ketua Nyongkoy Line Community, yang menaungi ratusan driver aktif di wilayah Pontianak dan sekitarnya dalam keterangan yang diterima Senin (21/7/2025).
Menurut Indra, potongan komisi digunakan untuk membiayai berbagai fitur yang langsung dirasakan pengemudi, mulai dari asuransi kecelakaan, layanan bantuan darurat, promo pelanggan, hingga perlindungan sistem saat terjadi konflik dengan penumpang. Semua ini, katanya, merupakan bentuk ‘gotong royong modern’ antara aplikator dan mitra.
Sementara itu, Ihsan Kurniawan selaku Ketua WOC Community, menambahkan bahwa dorongan menurunkan komisi ke 10 persen justru bisa merusak sistem yang sudah stabil.
“Kalau promo dihapus, asuransi dicabut, dan CS lambat tanggap, kami yang langsung rugi. Ini bukan cuma soal potongan, tapi keberlanjutan ekosistem,” ujarnya.
Kekhawatiran mereka bertumpu pada kemungkinan melemahnya kapasitas operasional aplikator jika komisi ditekan terlalu rendah.
Akibatnya, para driver bisa kehilangan perlindungan kerja dan stabilitas order harian. Bahkan, mereka mempertanyakan legitimasi sejumlah pihak yang mendorong perubahan tanpa keterlibatan langsung di lapangan.
“Jangan biarkan keputusan diambil oleh yang sudah tidak aktif narik, apalagi kalau tujuannya cuma agenda politik,” ujar Ihsan tajam.
Kedua komunitas ini menegaskan bahwa mereka tidak akan ikut dalam aksi demonstrasi nasional 21 Juli 2025 yang diinisiasi Garda, seraya menyebut bahwa suara dari driver aktif dan masih bekerja setiap hari justru harus menjadi dasar pengambilan kebijakan.
“Kami ingin ekosistem yang stabil, bukan kebijakan reaktif. Biarkan sistem yang sudah sehat ini tetap berjalan,” tutup pernyataan bersama dari kedua komunitas.
Dengan posisi ini, Kalimantan Barat menjadi daerah terbaru yang menyuarakan sikap pro-komisi 20 persen.
