PONTIANAK POST – Pemuda Dayak Kalimantan Barat menyuarakan apresiasi mendalam atas dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan dari Kalbar yang menolak tegas program transmigrasi masuk Kalbar.
Penolakan ini menjadi cerminan kuat dari keinginan kolektif masyarakat Kalbar agar tidak menjadi bagian dari program pusat ini.
Srilinus Lino Ketua Umum Pemuda Dayak, mengungkapkan bahwa gelombang penolakan ini bermula dari temuan lokasi sebaran transmigran yang menyasar Kalimantan Barat.
"Ini yang menyebabkan kita bereaksi menolak tegas," kata lino.
Secara khusus, Pemuda Dayak Kalimantan Barat memberikan apresiasi tinggi kepada Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI, yang sejak awal tegas menolak pemindahan penduduk antar pulau dalam rapat bersama Kementerian Transmigrasi beberapa waktu lalu.
"Kami juga mengharapkan seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mendukung langkah Lasarus yang menolak transmigrasi di Kalimantan Barat. Ini adalah perjuangan kolektif untuk melindungi masa depan tanah kita dan generasi berikutnya," seru Lino.
Sikap tegas Lasarus ini dinilai selaras dengan suara dan perjuangan masyarakat Kalbar yang menanti kehadiran pemerintah menyelesaikan persoalan ketimpangan yang ada. Bukan membuat masalah baru dengan mendatangkan masyarakat dari provinsi lain.
Dia juga mengapresiasi DPRD Kalimantan Barat dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang juga seirama, sehingga memperkuat sikap Kalbar menolak program tersebut.
"Karena itu, kami minta Kementerian Transmigrasi segera menindaklanjuti ini. Sehingga tak membuat gaduh di masyarakat dan menyebabkan kesalahpahaman," tegas Lino.
Dia mendesak Kementerian Transmigrasi segera menghapus tautan pendaftaran transmigrasi yang masih mencantumkan Kalimantan khususnya Kalimantan Barat, sebagai salah titik tujuan transmigrasi yang saat ini masih tertera di situs web kementerian.
Sebab ini menciptakan keresahan di masyarakat. Dia optimis dengan langkah cepat kementerian mencabut kebijakan tersebut, tidak ada riak-riak lagi di masyarakat.
Lino juga sependapat dengan dorongan Lasarus bahwa program transmigrasi seharusnya berfokus pada revitalisasi atau pembangunan kawasan masyarakat lokal. Menurutnya, ide Ketua Komisi V DPR RI sebenarnya sudah menjawab persoalan Kalbar yang masih mengalami ketimpangan pembangunan yang nyata.
Ia mencontohkan berbagai persoalan yang mendesak, seperti infrastruktur yang belum merata, akses listrik yang terbatas, pembangunan fasilitas pelayanan publik dan masalah hak atas tanah yang masih menghantui banyak masyarakat Dayak khususnya.
"Banyak masyarakat Kalbar sampai saat ini yang tak memiliki hak atas tanah mereka, bahkan tidak sedikit lahan mereka masuk dalam kawasan dan HGU (Hak Guna Usaha)," ungkap Lino.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Tegas Tolak Transmigrasi
Untuk diketahui, sebelumnya Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus sebelumnya menegaskan, penolakannya terhadap program transmigrasi yang memindahkan masyarakat ke satu pulau ke pulau lain.
"Saya sudah berkali-kali menegaskan, tidak boleh ada pemindahan penduduk. Kalau ada yang menyebar berita pendaftaran transmigrasi baru, itu hoaks," kata Lasarus, Jumat (18/7).
Ia menyebut, program transmigrasi saat ini bukan untuk memindahkan penduduk baru ke daerah lain, melainkan memprioritaskan revitalisasi kawasan transmigrasi lama agar masyarakat setempat dapat merasakan keadilan dan peningkatan kesejahteraan.
menyikapi statement Lasarus, Pemuda Dayak menghimbau masyarakat agar tidak lagi mempersoalkan perbedaan pendapat yang sebelumnya terjadi dan mengajak saling mendukung. Pada kesempatan ini juga Pemuda Dayak Kalimantan menyampaikan maaf terhadap adanya perbedaan persepsi dan pandangan antara Pemuda Dayak Kalimantan Barat dengan pak Lasarus dalam menyikapi persoalan Transmigrasi.
Pemuda Dayak meminta masyarakat untuk tidak lagi mempersoalkan hal tersebut karena hari ini Lasarus sudah dengan tegas menyatakan menolak Transmigrasi, dan sudah sejalan dengan perjuangan seluruh Masyarakat Dayak Kalimantan Barat.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKT) Sigit Mustofa Nurudin menegaskan tidak ada program transmigrasi di Kalbar. Penegasan ini disampaikan di salah satu media.
Sigit mengatakan seluruh upaya akan diarahkan untuk revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada. Pihaknya akan fokus pada peningkatan kualitas kawasan eksisting, bukan menambah jumlah penduduk transmigran.
"Kami tegaskan, tahun ini tidak ada penempatan transmigrasi baru di Kalimantan Barat. Fokus Kementerian adalah membenahi dan menghidupkan kembali kawasan transmigrasi yang sudah ada, agar benar-benar menjadi tempat tinggal yang layak dan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujar Sigit dikutip.
Diakhir pernyataanya, Pemuda Dayak Kalimantan Barat mendesak Menteri Transmigrasi agar bukan hanya tahun ini saja kebijakan tidak adanya transmigrasi di Kalimantan Barat. Tetapi untuk tahun-tahun berikutnya harus dipastikan tidak ada program transmigrasi konvensional ke Kalimantan Barat. (den)
Editor : Miftahul Khair