PONTIANAK POST - Pemuda Dayak Kalimantan Barat (PDKB) menyuarakan apresiasi mendalam atas dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan dari Kalbar yang menolak tegas program transmigrasi masuk Kalbar.
Penolakan ini menjadi cerminan kuat dari keinginan kolektif masyarakat Kalbar agar tidak menjadi bagian dari program pusat ini.
Ketua Umum PDKB, Srilinus Lino mengungkapkan, gelombang penolakan ini bermula dari temuan lokasi sebaran transmigran yang menyasar Kalimantan Barat.
"Ini yang menyebabkan kita bereaksi menolak tegas," kata Lino.
Secara khusus, PDKB memberikan apresiasi tinggi kepada Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI, yang sejak awal tegas menolak pemindahan penduduk antar pulau dalam rapat bersama Kementerian Transmigrasi beberapa waktu lalu.
"Kami juga mengharapkan seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mendukung langkah Lasarus yang menolak transmigrasi di Kalimantan Barat. Ini adalah perjuangan kolektif untuk melindungi masa depan tanah kita dan generasi berikutnya," seru Lino.
Sikap tegas Lasarus ini dinilai selaras dengan suara dan perjuangan masyarakat Kalbar yang menanti kehadiran pemerintah menyelesaikan persoalan ketimpangan yang ada. Bukan membuat masalah baru dengan mendatangkan masyarakat dari provinsi lain.
Dia juga mengapresiasi DPRD dan Wagub Kalbar yang juga seirama, sehingga memperkuat sikap Kalbar menolak program tersebut.
"Karena itu, kami minta Kementerian Transmigrasi segera menindaklanjuti ini. Sehingga tak membuat gaduh di masyarakat dan menyebabkan kesalahpahaman," tegas Lino.
Dia mendesak Kementerian Transmigrasi segera menghapus tautan pendaftaran transmigrasi yang masih mencantumkan Kalimantan khususnya Kalimantan Barat, sebagai salah titik tujuan transmigrasi yang saat ini masih tertera di situs web kementerian. Sebab ini menciptakan keresahan di masyarakat. Dia optimis dengan langkah cepat kementerian mencabut kebijakan tersebut, tidak ada riak-riak lagi di masyarakat.
Lino juga sependapat dengan dorongan Lasarus bahwa program transmigrasi seharusnya berfokus pada revitalisasi atau pembangunan kawasan masyarakat lokal. Menurutnya, ide Ketua Komisi V DPR RI sebenarnya sudah menjawab persoalan Kalbar yang masih mengalami ketimpangan pembangunan yang nyata.
Ia mencontohkan berbagai persoalan yang mendesak, seperti infrastruktur yang belum merata, akses listrik yang terbatas, pembangunan fasilitas pelayanan publik dan masalah hak atas tanah yang masih menghantui banyak masyarakat Dayak khususnya.
"Banyak masyarakat Kalbar sampai saat ini yang tak memiliki hak atas tanah mereka, bahkan tidak sedikit lahan mereka masuk dalam kawasan dan HGU (Hak Guna Usaha)," ungkap Lino.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama pemerintah.(den)
Editor : Hanif