PONTIANAK POST — Anggota DPRD Kalimantan Barat dari Fraksi PAN, M. Zais, mengingatkan pentingnya penyelesaian jalan strategis yang menghubungkan wilayah Sejirak hingga Rawak Hulu di Kabupaten Sekadau. Ia menegaskan bahwa ruas jalan yang masih butuh perhatian sekitar kurang lebih 10 kilometer menjadi kunci kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakat di tiga kecamatan terdampak, Nanga Mahap, Nanga Taman, dan Sekadau Hulu. "Kami melihat ini sebagai kesempatan yang baik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Jalan ini bukan sekadar infrastruktur, tapi urat nadi kehidupan bagi ribuan warga di pedalaman," ujar Zais di Pontianak belum lama ini.
Meski pengerjaan jalan telah berlangsung bertahap, masih ada sisa ruas yang belum tuntas. Politisi PAN Kalbar ini menyebutkan bahwa terhambatnya progres ini akibat efisiensi anggaran yang terjadi di tingkat provinsi maupun pusat. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal dan menelusuri penyebab keterlambatan tersebut. "Kami akan telusuri, kenapa anggaran bisa terpangkas. Tapi yang pasti, kami siap berjuang agar 10 kilometer terakhir ini bisa selesai," tegas politisi yang juga mewakili Dapil Sanggau-Sekadau ini.
Menurut Zais, kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan. Saat musim kemarau, masyarakat masih bisa melewati jalur tersebut dengan sedikit susah payah. Namun, begitu hujan turun, akses menjadi hampir terputus, umpur, jalan berlubang, dan medan yang licin membuat perjalanan dari Sekadau Hulu ke pusat kabupaten bisa memakan waktu hampir satu jam. "Bayangkan, kalau jalan ini bagus, waktu tempuh bisa dipangkas jadi hanya 15 menit. Ini bukan hanya soal waktu, tapi juga soal akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," jelasnya.
Zais juga mengingatkan bahwa persoalan ini bukan baru kali ini disuarakan. Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius, bahkan pernah berkunjung, memotret kondisi jalan, dan membagikannya di media sosial sebagai bentuk keprihatinan. "Artinya, ini sudah dilihat oleh pemimpin kita. Sekarang tinggal tindak lanjutnya. Kami berharap, dalam dua tahun ke depan—2026 atau 2027—jalan ini bisa tuntas," ujarnya penuh harap.
Untuk menyelesaikan 10 kilometer terakhir, Zais memperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar. Jumlah ini dinilainya tidak besar jika dibandingkan dengan manfaat jangka panjang yang akan diterima masyarakat. "Rp15 miliar mungkin terdengar besar, tapi kalau dilihat dari dampaknya—pertumbuhan ekonomi desa, akses petani ke pasar, anak-anak ke sekolah, warga ke puskesmas—ini investasi yang sangat strategis," tandasnya.
Zais menutup wawancara dengan ajakan kepada pemerintah provinsi dan pusat agar tidak mengabaikan daerah pedalaman. "Jangan sampai karena jaraknya jauh, suara masyarakatnya juga dianggap jauh. Mereka butuh perhatian nyata," pungkas dia.(den)
Editor : Hanif