PONTIANAK POST - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyatakan apresiasi terhadap masukan dari fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Tahun 2024.
Menurutnya, seluruh masukan tersebut bersifat konstruktif dan harus benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata, bukan sekadar didengar lalu dilupakan. “Kami (Pemerintah Provinsi Kalbar, red) menyambut positif semua masukan dari rapat paripurna fraksi-fraksi di DPRD,” ujar Krisantus kepada sejumlah wartawan di Pontianak, Senin (28/7).
"Tapi yang terpenting, masukan ini jangan hanya masuk ke telinga kanan lalu keluar lewat telinga kiri. Harus diaplikasikan secara nyata," timpalnya.
Salah satu fokus utama yang ditekankan oleh Wagub adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai, dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah akan memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan berbagai program pembangunan strategis demi kesejahteraan masyarakat.
"Semakin besar pendapatan daerah, semakin banyak program pembangunan yang bisa kita wujudkan. Terobosan-terobosan untuk meningkatkan PAD harus terus digenjot," tegas Krisantus.
Selain isu pendapatan, ia juga menyebut sejumlah masukan penting lainnya dari fraksi-fraksi di DPRD. Salah satunya adalah perlunya audit menyeluruh terhadap aset-aset daerah. Menurutnya, banyak aset milik Pemprov Kalbar yang belum dikelola secara optimal, bahkan ada yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kita diminta untuk mengaudit aset daerah. Ini penting, agar kita tahu persis apa saja yang kita miliki, di mana letaknya, dan bagaimana status penggunaannya,” jelas Krisantus. “Termasuk kerja sama pengelolaan aset yang sudah berjalan, perlu ditinjau ulang," sambungnya.
Politisi PDI Perjuangan ini kemudian mencontohkan, ada sejumlah lahan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada pihak ketiga, namun belum tentu memberikan manfaat maksimal bagi daerah.
“Kalau HGB diberikan, harus jelas kontribusinya bagi PAD. Jangan sampai aset daerah justru menguntungkan pihak lain tanpa ada imbalan yang adil bagi rakyat Kalbar,” tegasnya.
Krisantus menegaskan bahwa Pemprov Kalbar akan segera membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD, terutama terkait audit aset dan evaluasi kerja sama pengelolaan sumber daya daerah.
"Kami tidak akan tinggal diam. Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair