PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai merealisasikan program Sekolah Rakyat, yakni program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Gubernur Kalbar Ria Norsan, bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan jajaran Dinas Sosial serta Badan Pusat Statistik (BPS), melakukan kunjungan ke rumah calon peserta didik untuk melihat langsung kondisi sosial dan ekonomi mereka.
Dua calon siswa itu adalah Maula Raifa (SD) dan Winsen Halim (SMP). Keduanya adalah anak dari pasangan Davidi dan Julia Margareta yang beralamat di Gang Pajajaran V Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat.
Wali Kota Edi Kamtono melihat langsung kondisi keluarga yang hidup dalam keterbatasan, termasuk anak-anak yang putus sekolah dari keluarga tersebut.
“Pagi ini saya meninjau langsung kondisi keluarga di sini. Anaknya akan kita bantu untuk bisa kembali bersekolah melalui Sekolah Rakyat yang ada di Kota Pontianak. Intinya, tidak boleh lagi ada anak putus sekolah di kota ini,” ujarnya usai bertemu orang tua dari calon siswa tersebut, Selasa (29/7).
Tak hanya pendidikan, pihaknya juga akan membedah rumah keluarga tersebut yang dinilai tidak layak huni. Menurut Edi, kondisi sanitasi seperti WC dan fasilitas dasar lainnya sangat memprihatinkan.
“Rumahnya juga akan kita bedah. Harapan saya ke depan tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kota Pontianak,” tambahnya.
Selain itu, orang tua dari anak tersebut akan mendapatkan pelatihan keterampilan agar lebih produktif dalam menjalani kehidupan. Langkah ini merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Pontianak untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Edi menyebutkan, saat ini telah terdata sebanyak 12 anak yang membutuhkan pendidikan alternatif di Sekolah Rakyat. Ia mengimbau agar warga bersama RT, RW, hingga kelurahan proaktif mendata anak-anak putus sekolah di lingkungan masing-masing.
“Kita harapkan seluruh elemen masyarakat ikut berperan. Bila ada warga yang membutuhkan bantuan, tolong disampaikan kepada pemerintah agar bisa segera ditangani,” tegasnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, menyampaikan dari hasil penjaringan tim di lapangan, dua anak dari keluarga tersebut akan masuk ke dalam program Sekolah Rakyat Provinsi Kalimantan Barat. Keduanya adalah Maula Raifa (7), yang akan duduk di bangku sekolah dasar (SD) dan Winsen Halim (14), yang akan melanjutkan di tingkat sekolah menengah pertama (SMP).
“Anak-anak ini masuk dalam kategori masyarakat miskin berdasarkan data desil 1 dan 2 dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Tapi ada juga pertimbangan kondisi riil di lapangan. Bila ditemukan warga dengan situasi yang sangat memprihatinkan, meskipun belum terdata di desil 1 atau 2, akan dilakukan verifikasi agar bisa ikut program ini,” paparnya.
Selain persoalan pendidikan, kondisi ekonomi keluarga Davidi juga menjadi perhatian. Selaku kepala keluarga, ia tidak memiliki pekerjaan tetap, namun memiliki keterampilan dalam memperbaiki alat-alat elektronik seperti kipas angin dan kompor. Saat ini, ia tengah mengalami stroke ringan yang menyebabkan keterbatasan gerak di tangan kiri.
“Kami akan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan agar Pak Davidi bisa mendapat layanan rehabilitasi, seperti fisioterapi, di samping pengobatan rutin,” katanya.
Angka putus sekolah di Kalimantan Barat, termasuk Kota Pontianak, menjadi sorotan serius setelah data terbaru menunjukkan ribuan anak di provinsi ini terancam kehilangan akses pendidikan.
Berdasarkan portal data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, pada tahun ajaran 2023/2024, sebanyak 2.548 anak di Kalimantan Barat putus sekolah, dengan jenjang SD menyumbang angka tertinggi, yaitu 1.324 anak. Kondisi ini menempatkan Kalimantan Barat dalam 10 besar provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi di Indonesia.
Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 juga mengindikasikan persentase putus sekolah per jenjang pendidikan.
Untuk tingkat SD/sederajat tercatat 0,11 persen anak putus sekolah, jenjang SMP/sederajat tercatat 0,98 persen, dan jenjang SMA/sederajat ada sekitar 1,03 persen.
Tren ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, persentase anak yang putus sekolah cenderung meningkat. Selain itu, data BPS juga menyoroti bahwa anak laki-laki memiliki angka putus sekolah yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, terutama pada jenjang SMP dan SMA.
Secara spesifik di Kota Pontianak, pada Juni 2023 terungkap 1.260 anak putus sekolah di tingkat SMA. Masalah ini diperparuk oleh penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024. Di Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, contohnya, hampir 100 anak terancam putus sekolah karena keterbatasan daya tampung sekolah.(iza)
Editor : Hanif