PONTIANAK POST – Ekspor karet asal Kalimantan Barat terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi volume maupun nilai. Namun, di tengah melonjaknya ekspor komoditas tersebut, industri pengolahannya justru menghadapi ironi. Kurangnya bahan baku lokal membuat pabrik mengimpor karet mentah dari Afrika untuk menjaga operasional mereka tetap berjalan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat menunjukkan bahwa ekspor karet di wilayah tersebut terus mengalami peningkatan signifikan. Pada 2024, volume ekspor karet dan barang dari karet mencapai 91,60 juta kilogram, dengan nilai devisa USD158,10 juta. Angka ini naik dari 2023 yang mencatat 89 juta kilogram dengan nilai USD125,76 juta, dan jauh lebih tinggi dibanding 2022 yang hanya 71,57 juta kilogram senilai USD123,67 juta.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Heronimus Hero, mengatakan produksi karet di provinsi ini tidak mampu menopang kebutuhan industri lokal, sehingga sejumlah pabrik mengandalkan pasokan dari luar negeri. “Kondisi komoditas karet saat ini sebenarnya sedang mengalami tantangan. Alih fungsi komoditas juga berpengaruh terhadap proses budidaya, sehingga berpengaruh terhadap produksinya dan berpengaruh kepada industri pengolahannya,” jelasnya.
Hero menyampaikan dari sisi harga, karet dalam bentuk bokar masih cukup menguntungkan bagi pekebun, yakni sekitar Rp28 ribu per kilogram. Dari sisi permintaan pasar, ia menyebut masih cukup bagus.
“Buktinya ekspor karet masih menjadi kontributor terbesar kedua setelah sawit. Sampai semester dua tahun ini, ekspor sawit mencapai Rp3 triliun, sedangkan karet menyumbang Rp1,3 triliun. Artinya, potensi ini tidak bisa diabaikan,” tegasnya.
Menurut data Disbunnak Kalbar, dari total luas areal karet sekitar 500 ribu hektare, produksi karet di Kalbar pada tahun 2024 mencapai 228 ribu ton. Ia menilai minimnya produksi karet berdampak langsung pada kelangsungan industri hilir. Dari 15 pabrik pengolahan karet yang pernah beroperasi di Kalbar, kini hanya lima pabrik yang masih bertahan. Sebagian besar tutup karena tidak efisien, akibat kekurangan bahan baku.
“Sekarang yang operasional mereka didukung dengan mengimpor bahan baku dari Afrika, bahkan 30-40 persennya dari sana. Mereka impor karena sudah ada permintaan produk dari luar negeri untuk produk yang dihasilkan oleh pabrik,” jelas Hero.
Kondisi ini diyakininya juga berdampak pada pekerja industri dan devisa daerah. Penurunan produksi lokal tidak hanya menekan kapasitas pabrik, tetapi juga mengurangi kontribusi sektor karet terhadap ekonomi regional.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa informasi mengenai harga dan pasar karet tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat. Banyak petani tidak mengetahui bahwa harga karet saat ini cukup kompetitif, dan hal ini memperkuat kecenderungan mereka untuk meninggalkan kebun karet.
Untuk mengatasi situasi ini, Pemerintah Provinsi Kalbar terus mendorong revitalisasi sektor hulu, mulai dari penyediaan bibit, sarana produksi, hingga perbaikan tata niaga. Salah satu upaya konkret adalah melalui penguatan peran Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UP2B) yang menjembatani antara petani dan pabrik. “Hadirnya UP2B membuat masyarakat mendapatkan harga yang pantas, memutus rantai pasok yang panjang atau bertingkat-tingkat,” tutur Hero.
Hero menekankan bahwa keberlangsungan industri karet Kalbar sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku lokal. Jika produksi petani meningkat, pabrik-pabrik yang saat ini mati suri bisa kembali beroperasi dan menyerap tenaga kerja. “Semua pihak harus bergerak dari hulu. Kalau bahan baku cukup, industri akan hidup lagi,” imbuhnya. (sti)
Editor : Hanif