PONTIANAK POST - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan kehadiran partai harus dirasakan masyarakat setiap hari, bukan hanya saat pemilu.
Hal itu disampaikannya dalam rangkaian Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat di Kalimantan Barat, yang dihadiri para kader, pengurus DPC, hingga anggota DPRD dari berbagai daerah.
“Demokrat kini berada dalam pemerintahan, maka kewajiban kita adalah mendukung kesuksesan pemerintahan di semua tingkatan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota,” ujar Herman Khaeron, Rabu (6/8), di sela-sela Rakerda.
Namun, dukungan itu bukan berarti tanpa kritik. Herman menekankan pentingnya fungsi check and balances. Anggota DPRD dari Demokrat diminta tetap mengkritisi kebijakan pemerintah secara proporsional dan membangun.
“Kritik harus rasional, untuk memperbaiki, bukan sekadar menyerang. Itu tanggung jawab konstitusional kita,” tegasnya.
Herman menyoroti pentingnya mesin partai yang solid dan aktif. Ia meminta seluruh struktur partai segera menyesuaikan dengan amanat Kongres Partai Demokrat 2025, termasuk pembentukan Badan Logistik dan Badan Saksi, sebagai penguatan infrastruktur politik.
“Mesin partai harus jalan terus. Jangan berpolitik lima tahun sekali. Dari sekarang, rakyat harus merasakan kehadiran kader Demokrat seperti Bu Ermin, dan lainnya di tengah-tengah mereka,” ujarnya.
Ia mencontohkan aksi kader Demokrat Kalbar yang membantu memulangkan seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) Warga Negara Asing (WNA) yang terkatung-katung di luar negeri. “Itulah politik yang sebenarnya. Politik bukan sekadar kampanye, tapi perbuatan baik yang menyentuh rakyat,” kata Herman, memuji inisiatif tersebut sebagai contoh nyata pengabdian partai.
Suara Naik, Target Kursi Diperkuat
Soal elektoral, Herman mencatat tren positif. Meski secara nasional perolehan suara Partai Demokrat relatif stabil, terjadi kenaikan signifikan di tingkat DPRD kabupaten/kota, termasuk di Kalimantan Barat. "Kalau diakumulasi, suara kita naik. Tapi yang penting adalah bagaimana suara ini bisa terkonversi menjadi kursi. Untuk itu, Rakerda ini harus menjadi momentum penyelarasan antar-DPC, antar-DPRD, agar kerja politik kita lebih terkoordinasi,” jelasnya.
Ia pun menaruh harapan besar pada Rakerda sebagai alat pemersatu. “Selama ini DPC jarang bertemu dengan DPRD, sekarang ketemu. Inilah kesempatan membangun sinergi. Nanti Bu Ermin dan Pak Usman akan memimpin proses ini, dan hasilnya akan disampaikan oleh Ketua DPD,” ujarnya.
Inklusif dan Terbuka: Isu Kader Baru hingga Wakil Bupati Mempawah
Soal isu kepindahan Wakil Bupati Mempawah ke Partai Demokrat, Herman bersikap terbuka. Ia mengakui bahwa komunikasi politik dengan sejumlah tokoh, termasuk pejabat dari partai lain, terus berjalan.
"Pengelolaan partai harus inklusif. Terbuka untuk siapa pun. Termasuk Bupati Mempawah, yang kebetulan kakak dari Bu Evi. Namanya sudah sampai ke DPP, bahkan ke mancanegara,” selorohnya santai.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Partai Demokrat menghormati afiliasi politik siapa pun saat ini. “Beliau masih kader partai lain, seperti Pak Ria Norsan. Tapi komunikasi politik harus terus terjaga. Siapa tahu di masa depan ada kebersamaan,” katanya, menutup dengan senyum.
Soal Blokir Rekening oleh PPATK: Sudah Mulai Normal
Menanggapi isu pemblokiran rekening oleh PPATK yang sempat ramai, Herman menyatakan situasi kini mulai kondusif. Sejumlah rekening yang sempat diblokir karena dugaan kaitan dengan judi online, kini secara bertahap telah dibuka kembali.
"Kami mendapat banyak aspirasi dari masyarakat. Harapan kami, PPATK lebih selektif, jangan sampai rekening warga biasa ikut terdampak. Tapi alhamdulillah, sudah mulai normal. Terima kasih kepada pihak terkait yang merespons dengan baik,” ujarnya.
Dalam pesannya, Herman Khaeron kembali menegaskan visi Partai Demokrat, politik yang hadir untuk rakyat. Soliditas internal, mesin partai yang kuat, dan program yang menyentuh akar rumput menjadi kunci.
“Harapan rakyat sederhana: pemerintahan sukses, daerah maju, dan mereka merasa terbantu. Itulah yang harus kita wujudkan. Bukan hanya janji, tapi aksi nyata,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat sekaligus Staf Khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan bahwa keberadaan Partai Demokrat di pemerintahan bukan sekadar simbol, melainkan alat untuk membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat.
Hal itu disampaikannya dalam sela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat, sebagai bagian dari konsolidasi internal menyusul kembalinya Demokrat ke koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini ajang konsolidasi penting. Kita hari ini bukan hanya kader partai, tapi juga bagian dari pemerintahan. Maka tugas kita adalah mengamankan dan mensukseskan visi pemerintahan Pak Prabowo selama lima tahun ke depan,” ujar Herzaky, Rabu (6/8).
Herzaky menjelaskan, posisi kader Demokrat di pusat—termasuk dirinya sebagai Stafsus Menko Perekonomian—menjadi jembatan strategis untuk membawa program nasional ke daerah. Ia mencontohkan kunjungan langsung ke lapangan bersama tim Kemenko Infrastruktur, menemui petani di Kabupaten Sambas.
"Kami turun ke lapangan, duduk bareng petani, mendengar langsung keluhan mereka. Dari situ kami bisa membawa masukan itu ke pusat, sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh akar rumput,” ujarnya.
Menurutnya, inilah nilai tambah ketika partai hadir di pemerintahan. Kader tidak hanya bicara politik, tapi juga menjadi penghubung antara rakyat dan kebijakan. “Kita ingin masyarakat Kalbar merasakan manfaat langsung dari keberadaan kita di pemerintahan. Bukan sekadar janji, tapi aksi konkret,” tegas Herzaky. (den)
Editor : Miftahul Khair