PONTIANAK POST – Realisasi anggaran infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) hingga Agustus 2025 masih sangat rendah, diperkirakan baru mencapai sekitar 30–35 persen. Kondisi ini memprihatinkan dan menjadi sorotan serius dari Komisi IV DPRD Kalbar, terutama di tengah kebutuhan masyarakat yang mendesak akan perbaikan jalan, drainase, dan jalan lingkungan.
Heri Mustamin, Anggota Komisi IV DPRD Kalbar, mengungkapkan bahwa minimnya realisasi proyek infrastruktur bukan karena tidak ada anggaran, melainkan karena keterlambatan pelaksanaan yang sudah menjadi kebiasaan tahunan. "APBD Kalbar memang terbatas, tapi masalah utamanya bukan hanya soal dana. Pendapatan daerah saja sampai saat ini baru terealisasi 40–50 persen. Ini yang membuat belanja infrastruktur belum maksimal," ujarnya, Rabu(6/8).
Lebih lanjut, Heri menjelaskan bahwa proyek-proyek infrastruktur kerap baru dimulai di akhir tahun, karena proses lelang konsultan pengawas dan perencanaan yang terlambat. Padahal, pihaknya sudah mengusulkan agar lelang konsultan untuk proyek 2025 sebaiknya dilakukan sejak perubahan APBD 2024. "Harusnya lelang konsultan itu sudah selesai sebelum tahun anggaran dimulai. Tapi kenyataannya, sampai Agustus ini, perubahan APBD masih dalam tahap penyusunan KUA-PPAS. Artinya, kita sudah kehilangan waktu," tegasnya.
Disisi lain, politisi Golkar senior Kalbar ini menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 juga turut memengaruhi dinamika perencanaan di Kalbar. Perubahan alokasi anggaran akibat efisiensi ini menyebabkan banyak proyek harus menunggu realokasi, sehingga pelaksanaan proyek infrastruktur semakin tertunda.
Meski demikian, Heri mengakui bahwa hasil efisiensi sebenarnya sudah digunakan untuk melelang sejumlah proyek strategis yang sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, seperti pembangunan infrastruktur di Melawi dan Ketapang. Namun, proses administrasi yang belum rampung membuat proyek-proyek tersebut belum bisa berjalan. "Beberapa proyek sudah dilelang, tapi karena perubahan anggaran belum selesai, mereka belum bisa mulai. Padahal, waktu kita tinggal kurang dari lima bulan. Secara administrasi, semua kegiatan harus selesai per 15 Desember," jelas Heri.
Jalan Lingkungan dan Aspirasi Masyarakat Belum Terealisasi.
Yang paling mengkhawatirkan, menurut Heri, adalah belum satu pun proyek infrastruktur dari aspirasi masyarakat melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan yang mulai dikerjakan.
Padahal, usulan-usulan ini berasal langsung dari kebutuhan riil masyarakat, seperti normalisasi drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan hibah jalan ke kabupaten/kota. "Justru inilah yang paling dibutuhkan rakyat. Tapi sampai sekarang, belum ada yang 'on'. Ini sangat memprihatinkan," ujarnya prihatin.
Ia mencontohkan kondisi jalan provinsi di Kabupaten Sintang dan Ketapang yang kondisinya memburuk. Dulu diklaim 80 persen jalan provinsi dalam kondisi mantap, kini angkanya turun drastis menjadi hanya 30–40 persen. "Artinya, lebih dari 60 persen jalan provinsi kita rusak atau rusak berat. Harusnya ini jadi prioritas, bukan malah diabaikan," tegas Heri.
DPRD Siap Dorong Akselerasi, Tuntut Transparansi dan Keadilan.
Heri menekankan perlunya perubahan pola kerja dari pemerintah daerah. Ia mengkritik kebiasaan memprioritaskan proyek yang didesak karena kebijakan tertentu, bukan berdasarkan urgensi dan kebutuhan masyarakat. "Harusnya yang didahulukan adalah yang paling mendesak, bukan yang ada "desakan". Jangan sampai ada pilih kasih," tegasnya.
Ke depan, Komisi IV DPRD Kalbar berencana menggelar rapat kerja intensif dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk meminta data konkrit dan mempercepat realisasi proyek. Mereka juga akan mendorong transparansi dalam penentuan prioritas proyek.
"Kami berharap dengan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, ini bisa jadi momentum perubahan. Infrastruktur bukan hal yang bisa ditunda-tunda. Rakyat butuh jalan yang layak, drainase yang tidak banjir, dan akses yang aman," pungkas Heri.(den)
Editor : Hanif