PONTIANAK POST — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pendapatan asli daerah.
Krisantus menyampaikan bahwa pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026 telah dimulai. Ini merupakan langkah konstitusional penting dalam penyusunan anggaran daerah.
“Ini mekanisme yang harus dilewati. Kita harus pastikan anggaran digunakan secara tepat, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya seusai rapat paripurna, Kamis (14/8) sore.
Pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama Pemprov Kalbar di KUA-PPAS 2026, khususnya di daerah-daerah yang menjadi jalur transportasi vital bagi perekonomian.
“Kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tapi tetap prioritaskan yang menjadi kewenangan provinsi,” tegas Krisantus.
Namun, ia menekankan bahwa fokus bukan hanya pada peningkatan fisik seperti pengaspalan, melainkan pada fungsi.
“Kita ingin semua jalan bisa fungsional dalam lima tahun ke depan. Artinya, bukan hanya bagus di permukaan, tapi benar-benar bisa dilalui, menunjang mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.
Kalimantan Barat, kata Krisantus, memiliki potensi luar biasa dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga investasi. “Semua jenis logam ada di sini. Sawit, CPO, batu bara, nikel, hingga emas. Investasi lebih dari seribu perusahaan tersebar di seluruh penjuru Kalbar,” sebutnya.
Namun, potensi itu belum sepenuhnya tergali secara optimal. Salah satu indikatornya adalah penurunan PAD akibat persoalan perpajakan dan pemanfaatan aset daerah.
“Kita rugi puluhan tahun karena ekspor kita lewat pelabuhan di luar Kalbar seperti Dumai, Tanjung Priok, bahkan Jawa Timur. Padahal kita punya Pelabuhan Kijing," jelasnya.
Pemerintah provinsi meminta percepatan pematangan Pelabuhan Kijing di Mempawah agar segera beroperasi penuh. “Ini akan jadi game changer. Pungutan Hasil Ekspor (PHE) akan masuk ke daerah kita. Ekonomi lokal akan tumbuh. Logistik lebih murah, daya saing meningkat,” jelas Krisantus.
Ia juga mengumumkan bahwa pengerukan alur sungai menuju pelabuhan akan segera dimulai. “Ini penting agar kapal besar bisa masuk. Ini bukan proyek biasa, tapi investasi besar untuk masa depan Kalbar," katanya.
Krisantus juga mengimbau para pelaku usaha dan investor untuk membangun rasa memiliki terhadap Kalimantan Barat. Ia menyebutkan, banyak alat berat dan kendaraan pengangkut hasil tambang dan perkebunan masih menggunakan pelat nomor dari luar Kalbar.
“Kita rugi dua kali, jalan rusak karena muatan berat, sementara pajaknya masuk ke daerah lain. BBM juga diangkut keluar, kontribusi ekonominya tidak tinggal di sini,” ujarnya.
Untuk itu, Pemprov akan membentuk tim dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mendata seluruh alat berat dan kendaraan besar di perusahaan-perusahaan.
“Laporkan dengan jujur. Mutasi ke pelat nomor Kalbar (KB). Ini bukan untuk menekan, tapi untuk keadilan dan kesejahteraan bersama,” tegasnya.(den)
Editor : Hanif