PONTIANAK POST - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa praktik jual beli BBM bersubsidi untuk keperluan non-subsidi, terutama industri, adalah tindakan ilegal dan harus segera dihentikan. Ia meminta seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum, bertindak tegas terhadap pelaku yang merugikan rakyat.
“Tidak boleh kalau ada dugaan BBM subsidi dijual ke non-subsidi untuk industri. Itu tindakan melanggar hukum. Jual subsidi, beli subsidi, lalu jual ke industri, itu tidak boleh,” ucap Krisantus belum lama ini.
Menurutnya, BBM bersubsidi memiliki peruntukan yang jelas, yaitu untuk masyarakat umum dan sektor transportasi, bukan untuk industri. Mengalihkan BBM subsidi ke sektor industri tidak hanya melanggar aturan, tapi juga merugikan rakyat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
“BBM subsidi itu sudah jelas peruntukannya. Jangan kita rubah-rubah. Karena ini merugikan rakyat kita,” ujarnya.
Krisantus juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya praktik mafia di sektor energi dan logistik di Kalimantan Barat. Ia menyebut adanya dugaan mafia solar, minyak, beras, emas, bahkan oli yang selama ini merusak tatanan ekonomi rakyat.
“Kalbar ini disebut sarang mafia? Iya, mungkin benar. Tapi saya tidak ingin dicap sebagai orang yang menyalahkan. Saya ingin ajak kolaborasi. Kita harus bersatu padu memberantas praktik-praktik ilegal ini,” katanya.
Di sisi lain, Wagub menyampaikan dukungan terhadap pelaku usaha kecil, seperti pemilik kios penjual BBM di daerah terpencil. Ia meminta Pertamina mempermudah proses perizinan bagi mereka yang membantu menyalurkan BBM hingga ke kampung-kampung.
“Jangan sampai mereka yang hanya beli satu drum atau dua jerigen, lalu ditangkap. Mereka ini justru membantu mendistribusikan BBM ke pelosok. Pertamina sendiri tidak mungkin bisa menjangkau semua wilayah,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa para penjual eceran ini tidak merugikan negara karena membeli BBM sesuai harga pasar, dan hanya mencari nafkah, bukan untuk memperkaya diri.
“Mereka berjasa. Tolong dipermudah izinnya agar bisa berusaha dengan tenang dan produktif. Ini juga membantu Pertamina,” ujar Krisantus.
Wagub juga menyoroti harga BBM bersubsidi yang melambung hingga Rp20.000 per liter di sejumlah daerah, seperti Kapuas Hulu. Hal ini disebabkan minimnya SPBU yang menjual BBM subsidi, serta lemahnya pengawasan terhadap distribusi.
Ia meminta aparat penegak hukum untuk benar-benar menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang. “Tegakkan hukum seadil-adilnya. Yang melanggar, harus disanksi. Jangan lewatkan,” tegasnya.
Krisantus menegaskan bahwa pemberantasan mafia BBM dan penegakan hukum adalah tugas bersama. Ia mengajak semua pihak—pemerintah, aparat, masyarakat, dan swasta—untuk bekerja sama memulihkan keadilan distribusi energi dan logistik di Kalimantan Barat.
“Kasihan rakyat kita. Mereka yang paling dirugikan. Mari kita kolaborasi, tegakkan hukum, dan pastikan subsidi benar-benar untuk rakyat,” pungkasnya.(den)