PONTIANAK POST – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai wujud tindak lanjut dari visi-misi Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.
Namun, DPRD Kalbar mengingatkan agar pelaksanaan program harus segera dimulai mengingat waktu yang tersisa hanya sekitar empat bulan hingga akhir tahun.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, mengatakan seluruh fraksi di lembaga legislatif, yang berjumlah delapan fraksi telah menyampaikan pandangan bahwa APBD Perubahan 2025 harus fokus pada program yang cepat direalisasikan, terutama di sektor infrastruktur.
"Program yang diusulkan pemerintah daerah ini sudah sesuai dengan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu memperkuat infrastruktur. Tapi kita sudah memasuki awal September. Pertanyaannya, dengan dana besar yang dialokasikan, apakah bisa selesai sebelum Desember?” ujarnya, Senin (24/8) seusai paripurna.
Baca Juga: 5 Bulan Sungai Sambas Besar Diduga Tercemar PETI, 12 Kades Akhirnya Lapor ke Polda Kalbar
Prabasa menekankan, meski anggaran besar dialokasikan, keberhasilan program sangat bergantung pada kecepatan eksekusi. Ia mengingatkan potensi dana mengendap jika pelaksanaan terlambat, yang berujung pada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) lagi.
“Kami khawatir, programnya bagus, tapi pelaksanaannya lambat. Dana tidak terserap, akhirnya ‘serap lagi’ tahun depan. Ini yang harus dihindari,” kata Prabasa.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menjelaskan bahwa APBD Perubahan 2025 bukan anggaran baru, melainkan pergeseran dari program yang belum terlaksana atau dana Silpa tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, kata dia, fokusnya hanya pada proyek-proyek yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. "Kita prioritaskan proyek infrastruktur yang mampu dilaksanakan dalam 3–4 bulan ke depan. Untuk proyek besar yang membutuhkan waktu panjang, akan kita alokasikan di APBD 2026,” jelas Krisantus.
DPRD Kalbar berencana segera membahas rancangan APBD Perubahan 2025 secara intensif. Setiap usulan program, khususnya pembangunan jalan dan infrastruktur dasar di kabupaten-kabupaten, akan dikaji satu per satu untuk memastikan efektivitas dan kecepatan realisasi.
Baca Juga: Komisi 3 DPRD Kalbar Gagas Dua Regulasi Baru untuk Tingkatkan PAD dan Lindungi Lingkungan
"Kami akan bahas cepat, tapi tetap teliti. Targetnya, program-program ini sudah mulai berjalan dan menyentuh masyarakat sebelum akhir tahun,” pungkas Prabasa.
Dengan waktu yang mepet, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar janji pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat benar-benar terwujud dalam waktu dekat. (den)
Editor : Miftahul Khair