PONTIANAK POST — Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (29/8) pukul 16.00 WIB.
Ini merupakan aksi ketiga kalinya dalam pekan ini, menandakan gelombang kekecewaan yang terus membesar di kalangan aktivis kampus terhadap sejumlah persoalan nasional maupun lokal.
Aksi yang berlangsung tertib ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan TNI.
Berbeda dari aksi-aksi sebelumnya yang kerap diwarnai gesekan, kali ini massa tidak melakukan pembakaran ban, pelemparan benda, atau pengrusakan aset seperti botol mineral, batu, atau fasilitas Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kalbar.
Baca Juga: Mahasiswa Gelar Aksi Demo di Gedung DPRD Kalbar, Ini Poin-poin Tuntutannya
Salah satu tuntutan utama yang diangkat adalah soal wacana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI yang dinilai tidak pro rakyat di tengah situasi ekonomi yang masih menantang.
Namun, isu yang menyentuh emosi massa adalah meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol) yang disebut sebagai sahabat perjuangan oleh para pengunjuk rasa.
Dalam orasi mereka, mahasiswa menyampaikan duka mendalam dan menuntut keadilan atas kejadian yang menimpa Affan.
"Tak hanya menyuarakan isu nasional, kami juga membawa persoalan lokal yang membelit Kalimantan Barat," ujar salah satu koordinator aksi yang enggan disebutkan namanya.
Ia menyebut praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), dugaan penyimpangan dalam program bantuan sosial, serta kinerja Satgas PKH sebagai isu-isu yang turut mereka angkat.
Baca Juga: Fakta Baru Affan Kurniawan, Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob Bukan Massa Demo
Massa juga menuntut agar aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindakan represif yang menimpa rekan-rekan mereka dalam aksi sebelumnya, Rabu (27/8), saat sejumlah mahasiswa mengalami luka dan trauma dampak aksi berlangsung ricuh.
Meski perwakilan DPRD Kalbar seperti Agus Sudarmansyah, Syarif Amin Alkadrie, Robby Nazarudin, dan Rizka A. Wahab hadir langsung di lokasi untuk menenangkan massa dan membuka dialog, upaya tersebut ditolak oleh sebagian besar peserta aksi. Mereka menuntut agar perwakilan diterima secara resmi di dalam gedung dewan, bukan hanya di halaman.
"Kami tidak butuh janji. Kami butuh komitmen nyata di ruang rapat," tegas salah satu orator di halaman gedung DPRD Kalbar. (den)
Editor : Miftahul Khair