PONTIANAK POST – Gelombang demonstrasi terus berlanjut di Kota Pontianak. Mahasiswa kembali mendatangi Kantor DPRD Kalbar pada Senin (1/9/2025).
Kali ini, Gubernur Kalbar Ria Norsan turun langsung menemui massa aksi yang berasal dari BEM Fisip Untan.
Norsan didampingi Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Ketua DPRD Aloysius, Kapolda Irjen Pol Pipit Rismanto serta jajaran dewan lainny, langsung berdialog dengan penuh keakraban bersama para mahasiswa tanpa ada sekat maupun pengamanan berlebih.
Menurut Norsan, menemui mahasiswa ini tak berbeda dengan menemui anak-anaknya yang sedang menyampaikan aspirasi.
“Kebetulan hari ini saya bisa menemui adik-adik mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Mahasiswa ini sudah seperti anak-anak saya dan menerima aspirasi mereka juga penting telebih untuk kemajuan Kalbar,” katanya.
Gubernur juga memberikan apresiasi aksi mahasiswa ini. Menurutnya, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa berlangsung tertib dan santun.
“Saya ingin aksi demo dilakukan secara terukur, terkoordinir, dan tidak merugikan pihak lain. Semua permasalahan insyaallah bisa diselesaikan lewat musyawarah dan mufakat,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, gubernur mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas daerah.
“Mari kita sikapi situasi dan kondisi dengan arif dan bijaksana, tidak mudah terpancing berita hoaks. Semoga Kalimantan Barat, khususnya Indonesia, tetap aman, damai, tenteram, dan harmonis,” tutupnya.
Sementara itu, pada orasinya Presiden Mahasiswa Fisip Untan, Ujyan Debora Ketrin Tini Malau, menegaskan aksi digelar untuk menyampaikan suara rakyat, bukan sekadar protes kosong.
“Kami membawa tuntutan yang harus ditemui langsung oleh Ketua DPRD. Kami pastikan aksi ini damai, tanpa anarkis maupun perusakan,” ujarnya.
Dalam aksinya, mahasiswa mendesak reformasi menyeluruh terhadap DPR, mulai dari transparansi anggaran, pengurangan jumlah anggota yang dinilai tidak kompeten, hingga siaran langsung setiap rapat. Mereka juga menuntut kenaikan gaji guru dan dosen, percepatan pengesahan UU Perampasan Aset, penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan, penguatan fungsi pengawasan eksekutif, serta perbaikan regulasi terkait pertambangan tanpa izin (PETI). (arf)
Editor : Hanif