PONTIANAK POST – Perbaikan infrastruktur jalan dan penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI) menjadi isu utama dalam rapat yang dipimpin Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama bupati/wali kota se-Kalbar dan kepala OPD di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (2/9).
Rapat bertajuk Arahan Perkembangan Situasi dan Kondisi Saat Ini itu digelar untuk membahas kondisi pasca-demonstrasi elemen masyarakat dan mahasiswa di sejumlah daerah. Dalam kesempatan tersebut, Norsan menyebut situasi di kabupaten/kota relatif kondusif meski ada aksi unjuk rasa di beberapa wilayah.
Terkait isu infrastruktur, pemerintah provinsi tahun ini mengalokasikan Rp475 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di 14 kabupaten/kota. Namun, anggaran tersebut belum mampu menutup kerusakan jalan yang mencapai lebih dari 60 persen.
“Sedikit berat dengan dana yang ada, yang dalam efisiensi. Tetapi melalui penyisiran anggaran kami bisa menganggarkan sebesar itu,” kata Norsan.
Selain infrastruktur, ia menekankan pentingnya penanganan PETI. Pemerintah berupaya mengarahkan aktivitas tambang rakyat agar lebih legal melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Saat ini, dua kabupaten yaitu Kapuas Hulu dan Ketapang sudah memiliki WPR, sedangkan daerah lain masih dalam proses pengajuan.
“Luas wilayahnya tergantung daerah, berapa yang bisa ditambang masyarakat. Daerah lain sudah mengajukan, tetapi proses WPR itu ada di pemerintah pusat. Daerah mengajukan dan kami merekomendasikan dari kabupaten, sedangkan keputusan ada di pusat,” jelasnya.
Norsan juga menyinggung sejumlah tuntutan yang disuarakan mahasiswa. Menurutnya, ada yang sudah diakomodir pemerintah pusat, misalnya penghapusan tunjangan DPR. Namun, ada pula yang masih dalam proses, seperti Rancangan Undang Undang Perampasan Aset.
Adapun soal kenaikan upah minimum regional (UMR), ia menjelaskan bahwa hal tersebut sudah dibahas setiap tahun secara nasional. “Kenaikan upah selalu dibicarakan tiap tahun. Namun, kondisi kabupaten/kota berbeda-beda sehingga besarannya juga tidak sama,” ujarnya.
Sehari sebelumnya, Gubernur Kalbar Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus menanggapi langsung setiap poin tuntutan mahasiswa dalam aksi di Kantor DPRD Kalbar, Senin (1/9). Mengenai tuntutan, Gubernur memberikan penjelasan rinci yakni terkait UMP yang mana Kalbar selalu naik setiap tahun berdasarkan data BPS.
Kemudian terkait IPM, Norsan mengakui peringkat IPM Kalbar yang rendah, namun berkomitmen untuk meningkatkan IPM dengan fokus pembangunan dari desa ke kota. Lalu, lanjut Norsan saat ini terdapat 11 paket pembangunan jalan yang sedang berjalan dan pemerintah akan terus mendorong pembangunan jika anggaran memungkinkan.
Norsan menambahkan bahwa pemerintah juga tengah menjajaki kerjasama dengan pengusaha untuk menyediakan akses internet gratis di sekolah dan kampus.
“Kemudian terkait ketersediaan lapangan kerja, pemerintah berupaya maksimal untuk menarik investor, termasuk pembangunan smelter di Sungai Kunyit dan investasi senilai Rp80 triliun, untuk menciptakan lapangan kerja baru,” ungkapnya.
Wakil Gubernur Krisantus juga menambahkan, bahwa pemerintah provinsi merasa APBD Kalbar yang sangat kecil dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa yang mencapai puluhan bahkan ratusan triliun. Hal ini menjadi tantangan besar dalam memenuhi tuntutan pembangunan.
“APBD Kalbar saat ini hanya Rp 5,9 triliun, sangat jauh jika dibandingkan provinsi di Jawa yang APBD-nya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan triliun," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya mengubah rumus transfer dana pemerintah pusat ke daerah dari berbasis jumlah penduduk menjadi berbasis luas wilayah untuk menjamin pemerataan. (mse)
Editor : Hanif