PONTIANAK POST – Infrastruktur jalan di Kalimantan Barat masih menjadi tantangan besar, meski pemerintah provinsi telah menunjukkan komitmen serius dengan mengalokasikan anggaran besar untuk perbaikan jalan provinsi. Namun, luasnya wilayah dan keterbatasan anggaran membuat perbaikan menyeluruh belum bisa terwujud dalam waktu singkat.
Menurut Heri Mustamin, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini bahwa pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat tersebar dalam tiga kewenangan: pemerintah pusat (jalan nasional), pemerintah provinsi (jalan provinsi), dan pemerintah kabupaten/kota (jalan lokal). Sayangnya, sejumlah ruas jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pusat belum dianggarkan untuk tahun ini dan tahun depan, membuat beban perbaikan infrastruktur semakin berat di pundak daerah.
“Kita harus jujur katakan, fiskal kita tidak sebanding dengan luas wilayah. APBD provinsi maupun kabupaten/kota sangat terbatas,” ujarnya.
Meski begitu, ada kabar baik. Tahun ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil mengalokasikan anggaran hingga Rp500 miliar untuk perbaikan jalan provinsi—angka tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggaran ini merupakan hasil kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, khususnya Komisi 4 dan Badan Anggaran DPRD Kalbar, yang menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan infrastruktur.
“Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan DPRD. Tapi angka Rp500 miliar itu pun masih jauh dari cukup,” tambahnya.
Dengan panjang jalan provinsi yang mencapai ribuan kilometer, perbaikan total membutuhkan lebih dari sekadar anggaran besar. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dan keterlibatan semua pihak, terutama dunia usaha.
Kalimantan Barat saat ini menjadi rumah bagi sekitar 1.500 perusahaan, yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Mereka bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan industri lainnya. Kehadiran perusahaan-perusahaan ini tidak hanya memberi dampak ekonomi, tetapi juga turut membebani infrastruktur jalan akibat lalu lintas alat berat dan angkutan hasil produksi. “Bayangkan jika 1.500 perusahaan itu bisa berkontribusi, bisa sampai Rp1 miliar per perusahaan. Kita bisa tambah pendapatan daerah hingga Rp1,5 triliun,” kata politisi Golkar Kalbar ini.
Namun, kontribusi itu tidak bisa dipaksakan melalui peningkatan pajak yang memberatkan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tegas menolak kebijakan yang menambah beban finansial warga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
Sebagai alternatif, Heri menyarankan bahwa menyarankan agar dana CSR (Corporate Social Responsibility), perusahaan lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan. “Perusahaan juga butuh jalan bagus untuk mengangkut produk mereka. Kalau jalannya rusak, mereka juga rugi,” ujarnya.
Ia menekankan, kolaborasi bukan hanya soal uang, tapi juga tanggung jawab bersama. Perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat seharusnya turut menjaga dan memperbaiki infrastruktur yang mereka manfaatkan. “Kita tidak bisa hanya berteriak minta perhatian pusat. Harus ada inovasi, harus ada kolaborasi. Dunia usaha harus berkontribusi secara nyata,” tegasnya.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, juga terus mencari cara memperkuat fiskal daerah, termasuk melalui skema pembiayaan yang tidak memberatkan rakyat. Namun, semua upaya itu tetap membutuhkan dukungan dari semua pihak. “Kita minta masyarakat bersabar. Tapi yang pasti, pemerintah daerah dan DPRD sudah bergerak. Kita berdoa agar infrastruktur Kalimantan Barat bisa membaik, bukan hanya karena anggaran, tapi karena gotong royong semua elemen,” pungkasnya.(den)
Editor : Hanif