PONTIANAK POST – Aksi damai Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat bersama kelompok Cipayung yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (3/9), berlanjut ke ruang rapat utama Balairungsari setelah sempat mengalami perpindahan lokasi dari halaman gedung hingga ruang Meranti.
Aksi awalnya berlangsung di halaman DPRD Kalbar, namun karena keterbatasan ruang dan jumlah peserta yang cukup banyak, suasana sempat tegang.
Banyak peserta aksi tidak bisa masuk ke dalam gedung. Setelah negosiasi, pihak DPRD akhirnya membuka ruang utama Balairungsari sebagai tempat dialog resmi.
Di ruang yang lebih representatif itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi secara bergiliran.
Baca Juga: Mahasiswa Kalbar Kembali Datangi Gedung DPRD, Sampaikan Orasi Damai kepada Wakil Rakyat
Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kalimantan Barat serta Gubernur Kalimantan Barat yang hadir secara simbolis untuk mendengar suara rakyat.
Salah satu isu utama yang disampaikan adalah persoalan pertambangan di Kalimantan Barat. Para mahasiswa meminta pemerintah lebih ketat mengawasi aktivitas tambang yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat lokal.
Mereka juga mendesak agar pemerintah menyelesaikan nasib tenaga honorer guru di daerah, dengan meminta agar mereka diangkat menjadi pegawai tetap.
“Guru honorer sudah bertahun-tahun mengabdi, tapi masih hidup dalam ketidakpastian. Kami minta perhatian serius dari pemerintah dan wakil rakyat,” tegas salah satu orator.
Selain isu lokal, mahasiswa juga menyampaikan kegelisahan terhadap kondisi nasional. Mereka menyerukan partai politik untuk melakukan seleksi ketat terhadap calon wakil rakyat, baik di tingkat daerah maupun nasional, agar yang duduk di parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elit.
Dalam aksi tersebut, seorang mahasiswi perempuan tampil tegas dan gesit menyampaikan aspirasinya. Ia mewakili suara perempuan muda Kalbar yang peduli terhadap isu-isyu sosial dan politik.
“Kami datang bukan untuk membuat onar. Kami datang karena prihatin. Kami ingin perubahan,” katanya dengan suara lantang, disambut tepuk tangan peserta aksi.
Aliansi juga menyampaikan penolakan tegas: pertama, mengecam keras dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap peserta aksi beberapa hari sebelumnya.
Kedua, mereka menolak segala bentuk aksi anarkis, pengrusakan fasilitas umum, dan tindakan kekerasan dari siapa pun.
“Kami menolak kekerasan, baik dari aparat maupun dari kelompok masyarakat. Tapi kami juga tak bisa diam melihat saudari kami, mahasiswi dari luar Kalbar, jadi korban kekerasan saat demo. Ia terluka dan mengalami trauma psikologis. Kami mendesak Polri mengusut tuntas pelaku kekerasan itu,” ujar perwakilan aliansi.
Mereka juga menekankan pentingnya menjaga persatuan. “Kami menolak upaya adu domba berdasarkan suku, agama, dan ras. Aksi kami murni menyampaikan kegelisahan atas persoalan bangsa. Kami tak ingin ada benturan antara rakyat dengan aparat,” tambahnya.
Aliansi berharap semua tuntutan dan keadilan atas dugaan pelanggaran HAM bisa ditindaklanjuti, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Mereka menyampaikan aspirasi ini dengan harapan agar suara mahasiswa dan rakyat kecil benar-benar didengar.
Baca Juga: Heri Mustamin: Kalimantan Barat Butuh Inovasi dan Kolaborasi untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan
Hingga pukul 18.15 WIB, dialog antara perwakilan mahasiswa dengan Ketua DPRD Kalbar dan Gubernur berlangsung secara terbuka.
Pihak pimpinan DPRD menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme resmi dan koordinasi dengan anggota DPR RI dari Kalimantan Barat.
Aksi berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri secara damai, setelah perwakilan menerima penyerahan aspirasi dari pihak DPRD. (den)
Editor : Miftahul Khair