Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman Cek Fakta For Her Jelita Zodiak

DPRD Kalbar Bawa Aspirasi Demo Mahasiswa ke DPR RI, Desak Transparansi DBH dan Perlindungan Petani

Deny Hamdani • Rabu, 10 September 2025 | 13:37 WIB

 

Pimpinan dan Ketua Fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan sejumlah aspirasi mahasiswa dan warga Kalbar ke Wakil Ketua DPR RI dan anggota DPR RI dari dapil Kalbar 1 dan Kalbar 2.
Pimpinan dan Ketua Fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan sejumlah aspirasi mahasiswa dan warga Kalbar ke Wakil Ketua DPR RI dan anggota DPR RI dari dapil Kalbar 1 dan Kalbar 2.

PONTIANAK POST — Aspirasi keras dari aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Barat akhirnya sampai ke tingkat nasional. Melalui pertemuan langsung dengan pimpinan dan anggota DPR RI, DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan rekomendasi lengkap berisi tuntutan dari aksi demo yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga 1 September lalu.

Pertemuan yang digelar Selasa (9/9) di Jakarta dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar dan sejumlah pimpinan fraksi. Wakil Ketua DPR RI, Sa’an Mustofa, serta seluruh anggota DPR RI dari Dapil Kalbar I dan II menerima aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kalbar tersebut.

Agus Sudarmansyah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar, menyebutkan ada banyak isu baik nasional dan lokal, yang disampaikan kepada kepada pimpinan DPR RI di Jakarta.

Misalnya, Transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, ketidakjelasan dan ketidaktransparanan perhitungan DBH dari sumber daya alam untuk Kalbar seperti tambang, sawit, dan HTI membuat fiskal daerah semakin sempit dan terus menurun tiap tahun. "Kami minta DPR RI memperjuangkan keterbukaan data. Rakyat Kalbar berhak tahu berapa sebenarnya dana yang seharusnya kembali ke daerah dari kekayaan bumi mereka,” tegas Agus.

Kemudian isu lainnya yakni, DPRD Kalbar meminta Satgas PKH bersikap selektif di Kalbar, terutama menindak tegas perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di luar izin, namun memberi perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan petani rakyat yang membuka lahan di tanah ulayat atau wilayah pertambangan rakyat. "Intinya, jangan sampai rakyat kecil yang hidup dari tanah leluhurnya justru dikriminalisasi, sementara perusahaan nakal dibiarkan,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya penertiban tegas terhadap tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat luas.

Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan Kalbar ini berharap setelah penyerahan aspirasi ini, situasi di Kalbar segera kembali kondusif. Ia mengajak seluruh elemen mahasiswa, pemerintah, masyarakat untuk bersatu kembali membangun daerah. “Mari kita bangkit bersama, kejar ketertinggalan, dan pastikan Kalbar maju dengan keadilan dan keberpihakan pada rakyat,” ajaknya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada aliansi mahasiswa dan masyarakat Kalbar yang telah menyuarakan aspirasi dengan gigih melalui aksi damai. "Terima kasih telah mempercayakan suara kalian kepada kami. Kami sampaikan langsung ke tingkat pusat, dan akan terus mengawalnya,”pungkasnya.(den)

Editor : Hanif
#DPR RI #DPRD Kalbar #aspirasi #Perlindungan Petani #dbh #transparansi #demo mahasiswa