PONTIANAK POST — Setelah dokumen administrasi tiga calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Hulu Aik, dan Kabupaten Matan Hulu dinyatakan siap, Pemerintah Kabupaten Ketapang kini fokus pada langkah strategis berikutnya. Yakni melobi pusat melalui jalur-jalur khusus di Jakarta.
Zulfydar Zaidar Mochtar, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat, menegaskan bahwa keberhasilan pemekaran tidak hanya bergantung pada kelengkapan berkas, tapi juga pada kekuatan lobi dan komunikasi politik tingkat nasional.
“Administrasi sudah oke. Tanda tangan Gubernur dan DPRD tinggal hitungan hari. Sekarang, fokusnya adalah lobby power, bagaimana memastikan usulan Ketapang didengar dan diprioritaskan di Jakarta,” ujar Zulfydar usai rapat bersama di DPRD Provinsi, Senin(15 /9).
Untuk memperkuat lobi, tim pemekaran Ketapang seyogyanya dapat menggandeng tokoh nasional asal daerah tersebut yang punya akses kuat di ibu kota. Pertama bisa saja ke pak Oesman Sapta Odang, tokoh senior dan mantan Wakil Ketua MPR RI. Kemudian ada Haji Boyman Harun, anggota DPR RI dari Ketapang yang dikenal vokal dan punya jejaring luas di parlemen. "Mereka-mereka bukan hanya tokoh, tapi punya channel langsung ke pemerintah pusat dan DPR RI. Ini aset besar yang harus dimaksimalkan,” ucap Zulfydar.
Ia menambahkan, dukungan dari 12 anggota DPR RI asal Kalbar juga akan digerakkan untuk memperkuat posisi tawar Ketapang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pemekaran daerah.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar ini bahkan membuka wacana yang lebih besar yakni Provinsi Tanjung Pura, calon provinsi baru yang mencakup wilayah Ketapang, tiga DOB yang diusulkan, ditambah Kabupaten Kayong Utara.
“Kalau tiga DOB ini lolos, maka dalam 3 tahun ke depan, kita bisa dorong status provinsi. Syaratnya 5 kabupaten dan itu bisa terpenuhi,” katanya optimistis.
Namun, ia mengingatkan semua rencana ini hanya bisa terwujud jika tim lobi bekerja maksimal, komunikasi intensif, dan tekanan politik terus dijaga. “Jangan sampai dokumen sudah siap, tapi kita kecolongan karena kurang lobi. Sekarang saatnya semua pihak pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, mahasiswa bersatu padu memperkuat suara Ketapang di Jakarta,” tegasnya.
Pemkab Ketapang dan DPRD Kalbar sendiri memang audah bersepakat mengusulkan membentuk tim lobi terpadu. Tufoksinya antara lain bertemu langsung dengan Kemendagri, Bappenas, dan Komisi II DPR RI.
Kemudian menggalang dukungan dari tokoh nasional dan anggota DPD. Tim ini juga nantinya memantau perkembangan RPP dan memastikan nama Ketapang masuk daftar prioritas termasuk melakukan update dokumen secara berkala agar tidak dianggap kadaluarsa. “Kami tidak main-main. Ini perjuangan rakyat, bukan proyek elite. Dan kami yakin, dengan kebersamaan dan strategi yang tepat, Ketapang bisa jadi pelopor perubahan di Kalbar,” tutup Zulfydar.(den)
Editor : Hanif