PONTIANAK POST - Keberhasilan RSUD Sultan Mohamad Alkadrie mendapatkan penghargaan pelayanan publik kategori sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harusnya bisa menjadi pelecut pihak manajemen RS, untuk terus memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.
Keluhan pelayanan oleh pasien hingga ketiadaan obat disana, sebetulnya menjadi cambuk dari raihan penghargaan itu agar pelayanan di RS benar-benar dibenahi.
Pontianak Post mendapat banyak keluhan terhadap pelayanan di RS tersebut. Mulai dari sulitnya mendapatkan kamar, hingga minimnya ketersediaan obat di sana. Belum lagi persoalan hutang obat yang beberapa waktu lalu belum terbayarkan dari RS kepada distributor obat.
Keluhan ini turut dilontarkan oleh para distributor obat. Akibat pembayaran yang berlarut, mengakibatkan distributor tidak berani mendistribusikan obat baru karena hutang obat yang lalu jumlahnya tidak sedikit.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa memandang manajemen keuangan RS yang sehat menjadi penting. Jika keuangan di RS kuat, maka layanan di RS akan optimal. Namun jika kondisi manajemen keuangan di sana sulit maka pengaruhnya akan sampai ke pelayanan utama, yaitu pasien.
Dia sendiri banyak mendapat keluhan dari masyarakat tentang pelayanan di RS Kota Pontianak. Mulai dari sulitnya mendapatkan kamar sampailah persoalan obat-obatan yang sering terjadi kekosongan.
Menurutnya, manajemen RS mesti mampu menyeimbangkan antara kebutuhan prioritas dan pengeluaran. Jika kondisi keuangan belum kuat, semestinya kebutuhan yang diakomodir juga mengutamakan yang urgent. Utamanya ketersediaan obat dan tenaga medis. “Jika kebutuhan lain dan tidak terlalu penting sebaiknya perlu dievaluasi lagi,” ujarnya.
Kemudian dimintanya, peningkatan SDM di RS juga harus dilakukan. Sebab dalam pengelolaan manajemen RS juga berkaitan dengan pengadaan obat berbasis e katalog. Artinya, SDM RS mesti melihat obat-obatan yang memang dibutuhkan. Dari sisi keuangan RS juga harus transparan.
“Makanya dalam penggunaan keuangan mesti dilakukan audit rutin internal. Tujuannya untuk menghindari kebocoran anggaran. Publikasi penggunaan anggaran ini semestinya juga disampaikan kepada kami (legislatif), eksekutif dan masyarakat. Ini sebagai bentuk transparansi,” tegasnya.
Jika tidak dilakukan, dianggapnya manajemen keuangan di RS tidak sehat. Sehingga orang yang bertanggung jawab di sana, yaitu orang-orang lama memangku jabatan sudah seharusnya dilakukan penyegaran oleh Wali Kota Pontianak.
Sebab ketika terdapat kebocoran anggaran, berarti ada yang tidak baik dalam manajemen di RS tersebut. Makanya perbaikan manajemen mesti ada. Fokusnya orang-orang yang tidak kompeten mengelola keuangan RS. Begitu juga untuk para staf harus memahami regulasi BLUD dan sistem keuangan berbasis digital.
“Kita inikan ingin mendorong manajemen RS kerja efektif dan efisiensi,” katanya.
Apalagi pengelolaan RS kini sudah BLUD. Artinya realisasi pendapatan dan biaya harus diketahui. Di laporan keuangan tahunan apakah surplus atau justru merugi. Tetapi kata Bebby sekarang paling penting bagaimana pelayanan kesehatan di sana bisa bagus kepada seluruh pasien. Tanpa ada keluhan.
“Ini paling penting yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus nomor satu,” tutupnya.(iza)
Editor : Hanif