PONTIANAK POST – Kanwil Kementerian Agama Kalbar akan mengalami perubahan struktur organisasi signifikan dalam waktu dekat karena Bidang Haji akan dipisahkan dari struktur Kemenag Kalbar. Pemisahan bidang haji ini diperkirakan akan mempengaruhi struktur dan jumlah pegawai di Kanwil Kemenag Kalbar.
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Sipni, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan terjadi pengurangan jumlah pegawai, seiring dengan adanya perubahan nomenklatur yang akan memisahkan bidang Haji dari struktur Kanwil Kemenag Kalbar.
“Selama ini Kementerian Agama mengelola bidang pendidikan Islam, pendidikan agama dan keagamaan, serta urusan kebimasan. Namun, kemungkinan besar dalam waktu dekat atau tahun depan, bidang Haji tidak akan lagi berada dalam satu naungan dengan bidang-bidang tersebut,” ujarnya.
Detail lebih lanjut mengenai perubahan ini belum diumumkan secara resmi oleh Kemenag Kalbar.Perubahan ini diperkirakan akan mulai berlaku dalam satu hingga dua bulan ke depan. Sipni mengajak seluruh pegawai untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kinerja dalam menjalankan tugas masing-masing.
“Kita yang bekerja di bidang masing-masing mari kita laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apa pun yang dimintakan oleh pusat, baik laporan triwulan, capaian kinerja, maupun bentuk pelaporan lainnya, mari kita penuhi dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu,” tegasnya.
Tahun ini, menjadi tahun terakhir Kemenag sebagai penyelenggara haji setelah 75 tahun mengemban amanah. Rilis IKJHI menjadi penanda historis karena merupakan survei terakhir bagi Kementerian Agama dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara haji.
Setelah 14 kali survei dilaksanakan sejak 2010, peran penyelenggara haji selanjutnya akan diemban Kementerian Haji dan Umrah.Kemenag mengakhiri tugas penyelenggaraan haji dengan indeks sangat memuaskan dari jemaah.
Survei IKJH 2025 ini melibatkan 14.400 responden, terdiri dari 6.400 jemaah haji gelombang I dan 8.000 jemaah haji gelombang II. Penyelenggaraan haji 2025 menjadi yang pertama kali menerapkan sistem multi syarikah.
Dalam praktiknya, sistem ini menghadirkan sejumlah tantangan, terutama pada layanan akomodasi hotel yang sempat menimbulkan penempatan jemaah terpisah, serta pada layanan konsumsi dan transportasi di Armuzna. (mrd)
Editor : Hanif