PONTIANAK POST — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan melalui penyesuaian tarif Pajak Air Permukaan (PAP).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar, M. Bari, mengungkapkan bahwa tarif PAP yang sebelumnya stagnan sejak tahun 2000 akhirnya dinaikkan pada periode 2020-2021, dari hanya Rp250 per meter kubik menjadi Rp800 per meter kubik.
“Sejak kenaikan itu, realisasi pendapatan PAP melonjak drastis. Dulu hanya berkisar antara Rp3,5 miliar hingga Rp10 miliar per tahun. Sekarang, pendapatan kita stabil di angka Rp23-25 miliar,” ujar Bari baru-baru ini di Pontianak.
Menurutnya peningkatan ini membuat Kalbar kini menjadi provinsi dengan pendapatan PAP tertinggi di Pulau Kalimantan.
"Realisasi PAP Kalbar cukup tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau kalimantan," ujarnya.
Meski capaian positif, Bari mengakui masih ada tantangan teknis dalam penghitungan PAP. Sistem pengukuran berbasis meteran yang digunakan saat ini dinilai belum sepenuhnya akurat dan rentan terhadap selisih hitungan.
“Kami sedang mencari pola terbaik. Bekerja sama dengan akademisi dan OPD terkait untuk mencari alat atau sistem pengukuran yang lebih efektif dan akurat,” jelasnya.
Ditanya soal potensi peningkatan lebih lanjut, Bari optimistis. “Kalau melihat jumlah perusahaan-perusahaan perkebunan atau pertambangan dan lainnya, yang menggunakan air permukaan di Kalbar, seharusnya bisa lebih tinggi lagi,” katanya.
Namun, ia juga menyebut kendala geografis sebagai tantangan utama. “Jarak antar perusahaan sangat jauh, memakan waktu dan tenaga untuk pengawasan dan penagihan. Tapi tim UPT kami tetap semangat dan tidak pernah mengeluh,” ujarnya.
Sinergi dengan Pemda Kabupaten/Kota Jadi Kunci
Bari juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota). Ia menjelaskan, sering terjadi kekeliruan dalam penyetoran pajak misalnya, Pajak Air Tanah (wewenang kabupaten/kota) disetor ke provinsi, sementara Pajak Air Permukaan (wewenang provinsi) justru disetor ke daerah.
“Kami sedang gencar sosialisasi dan koordinasi agar setiap pajak disetor ke pihak yang berwenang. Ini penting agar pendapatan daerah tepat sasaran dan optimal,” tandasnya.
Dengan upaya perbaikan sistem, kolaborasi lintas sektor, dan semangat tim lapangan, Bapenda Kalbar optimistis pendapatan PAP akan terus meningkat, sekaligus menjadi contoh sukses reformasi pajak daerah di Indonesia. "Kami, tim Bapenda akan bekerja keras untuk Kalbar," pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair