PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meminta adanya koordinasi yang cepat dan efektif antara pemerintah daerah dengan penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di beberapa lokasi di Kalbar.
“Kami minta koordinator MBG Kalbar segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jika ada persoalan di lapangan, bisa langsung dikomunikasikan. Jangan sampai setiap kali ada masalah, pemerintah daerah yang disalahkan, padahal ini program nasional,” tegas Norsan di Pontianak, Jumat (26/9).
Kasus keracunan yang diduga terkait distribusi makanan MBG terjadi di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dan di SDN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Selain itu, kasus keracunan juga dilaporkan terjadi pada tujuh siswa SD Negeri 1 Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kamis (25/9).
Para siswa terpaksa dilarikan ke puskemas karena mengalami mual, muntah, pusing, dan sakit perut usai mengonsumsi puding yang telah basi. Di Sanggau, kasus keracunan dialami enam pelajar Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Wardah di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Rabu (24/9).
Gubernur menilai, kasus-kasus ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Menurutnya, komunikasi intensif dengan koordinator wilayah MBG sangat diperlukan untuk mempercepat langkah preventif. Ia menekankan bahwa penyajian makanan harus memperhatikan ketepatan waktu, kualitas bahan, hingga proses distribusi agar tetap aman dikonsumsi.
"Kadang persoalannya bukan pada proses memasak, tapi pada pengantaran. Ada sekolah yang lokasinya jauh sehingga makanan yang sudah dimasak beberapa jam sebelumnya menjadi tidak layak konsumsi. Maka harus dicek dulu, kalau tidak layak, jangan diserahkan ke siswa," tuturnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pemetaan dapur penyedia MBG yang saat ini beroperasi di Kalbar. Ia menyatakan akan meninjau langsung sejumlah dapur untuk memastikan standar kebersihan dan kelayakan operasional sesuai ketentuan.
"Koordinator MBG di Kalbar harus bisa mengumpulkan semua pihak, termasuk pengelola dapur. Dengan begitu, kita dapat memberikan pengarahan yang jelas dan langkah pencegahan yang lebih maksimal," kata dia.
Ia berharap pertemuan dengan koordinator MBG dapat segera terealisasi agar pemerintah provinsi memiliki akses informasi yang lebih komprehensif terkait penyedia, distribusi, hingga pengawasan kualitas makanan.
"Tujuan kita sama, yaitu agar anak-anak kita sehat dan tidak ada lagi kejadian keracunan," tuturnya.
Norsan menegaskan, Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam meningkatkan gizi anak sekolah. Namun, kejadian keracunan di beberapa daerah menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan, baik dari sisi kualitas pangan maupun distribusi.
Kepala Regional Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalimantan Barat, Agus Kurniawi memastikan pihaknya telah mengambil langkah cepat menginvestigasi kasus keracunan yang menimpa siswa SDN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, usai mengonsumsi paket MBG.
"Kami melakukan investigasi terhadap dapur MBG di Ketapang yang mengakibatkan sejumlah siswa keracunan makanan," kata Agus kepada Antara, Jumat (26/9).
Agus menyebutkan, dari 24 siswa yang sempat terdampak, masih ada tiga anak yang memerlukan pemantauan karena mengalami gejala mual, pusing, dan demam.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Satgas MBG yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Bappeda, dan Dinas Kesehatan. Saat ini kami masih menunggu hasil uji laboratorium dari BPOM terhadap sampel makanan yang dikirim oleh Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG)," tuturnya.
Ia menegaskan, pihaknya menaruh perhatian serius terhadap kasus tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab, Agus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Ketapang.
"Saya sudah bertemu dengan beberapa media dan meminta maaf kepada publik karena kasus ini membuat heboh masyarakat," katanya.
Untuk sementara, operasional SPPG yang memproduksi paket MBG di Ketapang dihentikan sampai hasil investigasi resmi dari BPOM keluar. Sebelumnya sejumlah pelajar SDN 12 Benua Kayong diduga keracunan paket makanan dari Program MBG. Salah satu menu makanannya, potongan ikan hiu goreng.
"Kepala SPPG terpaksa dirumahkan sementara, menunggu kepastian hasil uji resmi," kata Agus. Menurut Agus, insiden ini akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan MBG di Kalbar. Pihaknya akan memperketat pengawasan, mulai dari kualitas air, kebersihan bahan baku, hingga proses produksi dan distribusi makanan.
"Kami ingin memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak benar-benar aman, sehat, dan bergizi," kata dia.
Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak terkait agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menjaga mutu makanan yang diberikan kepada peserta didik. (ant/*)
Editor : Hanif