PONTIANAK POST – Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kalimantan Barat masih rendah. Dari total sekitar 1,8 juta tenaga kerja formal dan informal, hanya 31 persen yang sudah tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Baru sekitar 31 persen yang dilindungi. Kita perlu mendukung, perlu memacu daerah-daerah agar pekerja memiliki akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan ini,” kata Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, baru-baru ini.
Harisson menilai angka itu menunjukkan masih banyak pekerja yang rentan tanpa perlindungan dasar ketika sakit, kecelakaan kerja, atau meninggal dunia. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk aktif memperluas cakupan.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperluas akses, BPJS Ketenagakerjaan bersama Bank Kalbar meluncurkan kanal pembayaran iuran berbasis Host to Host.
Melalui sistem ini, peserta dapat membayar iuran secara langsung lewat teller maupun ATM Bank Kalbar, baik untuk pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, Ady Hendratta, menyebut pembayaran bisa diproses secara real-time. “Begitu transaksi dilakukan, iuran langsung masuk dan tercatat di sistem kami,” ujarnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kalbar, Suhuri, berharap kemudahan akses pembayaran ini dapat mendorong lebih banyak pekerja ikut serta.
“Semakin banyak pekerja yang sadar pentingnya perlindungan, maka semakin kuat jaring pengaman sosial bagi mereka,” katanya.
Menurutnya langkah digitalisasi pembayaran ini menjadi salah satu terobosan, namun tantangan terbesar tetap pada perluasan cakupan peserta.
"Tanpa dukungan pemerintah daerah dan kesadaran pelaku usaha, jutaan pekerja di Kalbar masih berisiko bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial," pungkasnya
Direktur Kepatuhan Bank Kalbar, R.S.M. Al Amin, menambahkan integrasi ini diharapkan memperkecil risiko kesalahan, mempercepat rekonsiliasi data, sekaligus memberi kepastian bagi perusahaan dan pekerja.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalbar pada Februari 2025 mencapai 2,91 juta orang, meningkat 37,04 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, meskipun jumlah penduduk bekerja juga naik, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru mengalami sedikit penurunan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, Muhammad Saichudin, menjelaskan bahwa TPAK pada Februari 2025 sebesar 67,64 persen, turun 0,18 persen poin dibanding Februari 2024.
Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.
Berdasarkan sektor pekerjaan, lapangan usaha konstruksi mencatatkan peningkatan jumlah tenaga kerja terbesar, yakni 29,94 ribu orang, disusul oleh industri pengolahan (27,14 ribu orang) dan pertambangan serta penggalian (23 ribu orang).
Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami penurunan terbesar sebanyak 31,87 ribu orang, diikuti perdagangan (turun 21,02 ribu orang) dan jasa pendidikan (turun 14,29 ribu orang).
“Tiga sektor utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja masih didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 45,81 persen; perdagangan sebesar 13,92 persen; serta konstruksi sebesar 5,76 persen,” katanya dalam siaran berita resmi statistik BPS.
Pada Februari 2025, mayoritas penduduk bekerja masih berada di sektor informal, yaitu sebanyak 1,60 juta orang atau 57,44 persen.
Angka ini mengalami penurunan 1,35 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, sementara sektor formal meningkat menjadi 42,56 persen.
Buruh/karyawan/pegawai merupakan kelompok status pekerjaan yang paling banyak, mencakup 38,09 persen dari total pekerja.
Sebaliknya, pekerja bebas di luar sektor pertanian merupakan yang paling sedikit, hanya sebesar 3,63 persen.
Dibandingkan Februari 2024, terdapat peningkatan pada kelompok pekerja bebas di pertanian, buruh/karyawan, serta pengusaha yang dibantu buruh tetap. Sementara itu, pekerja keluarga dan usaha sendiri mengalami penurunan persentase. (mse)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro