PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan periode 2025–2028. Ia menerima bendera pataka dalam Muskomwil V Apeksi Regional Kalimantan di Palangka Raya, Sabtu (27/9).
“Ini amanah baru bagi Pontianak, sekaligus kebanggaan karena dipercaya memimpin Komwil V,” ujar Edi usai pengukuhan.
Dalam pidatonya, Edi menyoroti pemangkasan Dana Transfer Daerah yang signifikan dan menjadi tantangan serius bagi kota-kota di Kalimantan.
Kota Pontianak sendiri mengalami pengurangan anggaran hingga Rp223 miliar, terdiri dari penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp125 miliar, pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) termasuk PPN dan PBB, serta nihilnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Hanya DAK non-fisik yang naik sekitar Rp8 miliar, namun tidak menutup kekurangan.
“Dengan kondisi ini, kami harus menyesuaikan program 2026 dan lebih kreatif mencari sumber pendapatan lain. Namun ruang fiskal daerah semakin terbatas karena kebijakan pusat, misalnya pajak parkir diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen dan pajak rumah kos dihapuskan,” jelasnya.
Edi menekankan, kota-kota di Kalimantan sangat bergantung pada sektor jasa dan perdagangan, sehingga Apeksi perlu menjadi wadah perjuangan bersama agar pembangunan tetap berjalan meski tanpa sumber daya alam besar seperti hutan dan tambang.
Ia juga menyinggung instruksi Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk menunda perjalanan luar negeri serta mengurangi kegiatan yang membebani anggaran. Menurutnya, forum Apeksi dapat menjadi ajang berbagi pengalaman, mempererat kolaborasi, sekaligus memberi dampak ekonomi bagi daerah tuan rumah.
“Jika kota-kota di Kalimantan maju, Indonesia juga akan ikut maju,” tegasnya.
Edi mengusung visi besar **“Kalimantan Kota Masa Depan”**, yang ia sebut sebagai arah bersama pemerintah kota se-Kalimantan untuk membangun kawasan perkotaan maju, berdaya saing, dan berkelanjutan di tengah transformasi pembangunan nasional.
“Kota-kota di Kalimantan harus mampu bersinergi, menghadirkan inovasi, dan menjawab tantangan zaman, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun kualitas hidup masyarakat,” kata Edi.
Ia mendorong koordinasi lintas OPD antar daerah agar program strategis berjalan efektif, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan pengawasan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian inflasi, dan evaluasi program bantuan sosial agar tepat sasaran.
Selain itu, sektor UMKM disebutnya sebagai tulang punggung ekonomi yang harus terus ditopang melalui akses permodalan, pelatihan, dan perluasan pasar digital.
“UMKM harus semakin tangguh dan berdaya saing,” pungkasnya. (iza)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro