PONTIANAK POST - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyampaikan keprihatinan atas maraknya kasus keracunan makanan pada anak sekolah dalam Makanan Bergizi Gratis (MBG), sehingga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memprioritaskan keselamatan para penerima manfaat program itu.
Ketua Pengurus Pusat IDAI dr Piprim Basarah Yanuarso , Minggu, mengatakan bahwa program MBG sejatinya bertujuan mulia, yakni meningkatkan status gizi dan kesehatan anak Indonesia. Namun, kejadian keracunan ini terus berulang yang justru menimbulkan risiko serius bagi keselamatan anak.
"Bahkan, ada balita dan ibu hamil juga yang terkena dampaknya, sehingga kelompok rentan ini sebaiknya turut dimasukkan dalam perhatian utama," katanya, dikutip dari Antara.
Dia menyebutkan, dalam surat terbuka untuk Badan Gizi Nasional, IDAI menegaskan bahwa keselamatan anak dan kelompok rentan adalah prioritas utama. Anak, balita, dan ibu hamil merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dari risiko keracunan makanan.
Selain itu, kata dia, keamanan pangan harus diutamakan. Proses penyediaan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan wajib mengikuti standar keamanan pangan untuk mencegah kontaminasi.
"Kualitas gizi dan keseimbangan menu perlu dijamin. Menu MBG seyogianya disusun oleh ahli gizi anak dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi anak untuk mendukung tumbuh kembang optimal," katanya
Pihaknya pun meminta agar pengawasan diperketat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta seluruh kelengkapannya harus tersertifikasi dan senantiasa dimonitor serta dievaluasi oleh BGN.
"Prosedur mitigasi dan layanan aduan kasus keracunan harus disiapkan dalam program MBG. Perlu disiapkan prosedur mitigasi kasus keracunan melibatkan pemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan, dan masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, pemberdayaan layanan aduan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. "Satu anak keracunan saja sudah menjadi masalah, apalagi ini terjadi pada ribuan anak di Indonesia," katanya.
Oleh karena itu, katanya, perlu evaluasi secara menyeluruh atas program ini dan memastikan program yang sedang berjalan itu tepat sasaran terutama di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI Hikari Ambara Sjakti menyampaikan, pihaknya siap bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat kesehatan, gizi, dan masa depan yang lebih baik bagi anak Indonesia.
Koordinasi Cepat Tangani Keracunan
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pentingnya koordinasi yang lebih cepat dan efektif antara pemerintah daerah dan pihak penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah kasus keracunan makanan yang menimpa siswa sekolah.
"Setiap ada masalah keracunan, yang dituju selalu pemerintah daerah, padahal, ini program nasional. Karena itu, saya sudah minta ke pusat agar koordinator MBG Kalbar bisa segera bertemu dengan kami, supaya jika ada persoalan di lapangan, bisa langsung dikomunikasikan," kata Ria Norsan.
Masalah ini disampaikan Ria Norsan menyusul terjadinya dua kasus keracunan yang diduga terkait distribusi makanan MBG, masing-masing di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, dan SDN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang.
Menurutnya, komunikasi intensif dengan koordinator wilayah MBG sangat diperlukan untuk mempercepat langkah preventif. Ia menekankan bahwa penyajian makanan harus memperhatikan ketepatan waktu, kualitas bahan, hingga proses distribusi agar tetap aman dikonsumsi.
"Kadang persoalannya bukan pada proses memasak, tapi pada pengantaran. Ada sekolah yang lokasinya jauh sehingga makanan yang sudah dimasak beberapa jam sebelumnya menjadi tidak layak konsumsi. Maka harus dicek dulu, kalau tidak layak, jangan diserahkan ke siswa," tuturnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pemetaan dapur penyedia MBG yang saat ini beroperasi di Kalbar. Ia menyatakan akan meninjau langsung sejumlah dapur untuk memastikan standar kebersihan dan kelayakan operasional sesuai ketentuan.
"Koordinator MBG di Kalbar harus bisa mengumpulkan semua pihak, termasuk pengelola dapur. Dengan begitu, kita dapat memberikan pengarahan yang jelas dan langkah pencegahan yang lebih maksimal," kata dia.
Ia berharap pertemuan dengan koordinator MBG dapat segera terealisasi agar pemerintah provinsi memiliki akses informasi yang lebih komprehensif terkait penyedia, distribusi, hingga pengawasan kualitas makanan. "Tujuan kita sama, yaitu agar anak-anak kita sehat dan tidak ada lagi kejadian keracunan," tuturnya.
Norsan menegaskan, Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam meningkatkan gizi anak sekolah. Namun, kejadian keracunan di beberapa daerah menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan, baik dari sisi kualitas pangan maupun distribusi. (ant)
Editor : Hanif