PONTIANAK POST - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa memandang dengan dikukuhkannya Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) regional Kalimantan, diharap Pemkot dapat semakin siap dalam menghadapi tantangan fiskal. Pengoptimalan pergerakan mesin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dilakukan dalam kesiapan menghadapi tantangan ini.
“Kita ketahui aturan efisiensi anggaran di pemerintah pusat juga berimbas di daerah. Persoalannya, tak semua daerah dalam kondisi mantap dari sisi keuangan daerah. Kondisinya kini masih cukup banyak daerah yang tergantung dari dana transfer daerah di pusat, Pontianak juga salah satunya,”ungkap Bebby kepada Pontianak Post, Senin (29/9).
Baru-baru ini kata dia Wali Kota dikukuhkan sebagai Komwil V Apeksi Wilayah Kalimantan. Tugas beliau di sini mesti mampu mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan di tingkat pemerintah se Kota Kalimantan. Menurutnya, salah satu yang dihadapi daerah perkotaan saat ini adalah tantangan fiskal akibat dari efisiensi anggaran.
Untuk menghadapi situasi ini, keuangan setiap daerah harus siap di kondisi efisiensi. Apalagi wilayah perkotaan kebanyakan mendapatkan pemasukan dari sektor barang dan jasa. Termasuk di Kota Pontianak. Untuk itu, Wali Kota mesti mampu menularkan inovasi disemua Kota di Pulau Kalimantan dalam upaya menciptakan perekonomian yang tumbuh di tengah aturan efisiensi dari pusat ini.
Kalau Bebby melihat kepemimpinan Wali Kota sekarang, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah masih belum terlalu terasa peningkatannya. Target yang sudah dipatok juga tak begitu tinggi capaiannya. Dia pun mendorong agar Wali Kota dapat menggenjot kinerja setiap OPD. Dengan kondisi sekarang ASN dituntut harus lebih banyak berpikir dan berinovasi untuk meningkatkan PAD Kota Pontianak.
Tidak hanya dari sektor pajak saja. Namun sektor lain yang selama ini tidak kelihatan namun memiliki peluang untuk menambah PAD daerah. “Kalau selama ini yang saya lihat, kerja OPD hanya menjalankan kewajiban. Mereka sudah puas dengan capaian sekarang,” katanya.
Dengan jabatan baru sebagai Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) regional Kalimantan, Pontianak akan menjadi contoh kota lain di Kalimantan, termasuk bagaimana cara Pontianak untuk meningkatkan PAD di tengah efisiensi ini.
“Kalau tidak ada pergerakan dan peningkatan PAD di tengah efisiensi ini, nama Kota Pontianak pertaruhannya. Jadi menurut saya jabatan baru ini juga harus ditularkan energinya ke semua OPD. Tujuannya agar di tengah efisiensi kerja OPD lebih kencang. Jangan kerja hanya menjalankan rutinitas tahunan,” tegasnya.
Sebelumnya Wali Kota Edi Rusdi Kamtono dikukuhkan menjadi Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan periode 2025–2028. Selama tiga tahun ke depan, ia akan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan APEKSI di tingkat pemerintah kota se-Kalimantan.
“Ini amanah baru buat Pontianak, sebuah kebanggaan bagi kita mendapat kepercayaan memimpin Komwil V,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, ia menyoroti pemangkasan Dana Transfer Daerah yang signifikan menjadi tantangan serius bagi kota-kota di Kalimantan.
Edi menyebut Kota Pontianak mengalami pengurangan anggaran hingga Rp 223 miliar. Rinciannya, Dana Alokasi Umum (DAU) turun Rp125 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) termasuk PPN dan PBB dipotong, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik nihil. Hanya DAK non-fisik yang naik sekitar Rp 8 miliar, tetapi tidak menutup total kekurangan.
“Dengan kondisi ini, kami harus menyesuaikan program 2026 dan lebih kreatif mencari sumber pendapatan lain. Namun ruang fiskal daerah semakin terbatas karena kebijakan pusat, misalnya pajak parkir diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen dan pajak rumah kos dihapuskan,” ungkapnya.(iza)
Editor : Hanif