PONTIANAK POST – Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi kabar baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kalimantan Barat. Lewat program pendidikan gratis ini, mereka memiliki harapan untuk mewujudkan cita-cita serta kesempatan untuk bisa “naik kelas.”
Di sela tugas kedinasannya, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyempatkan diri meninjau langsung proses pembelajaran dan fasilitas Sekolah Rakyat yang saat ini berlokasi sementara di Gedung Balai Sertifikasi Provinsi Kalbar, Rabu (1/10).
SR yang menempati Balai Sertifikasi Pelatihan dan Gedung Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja (eks-BLKI) tersebut mengawali tahun ajaran baru Tahap 1C dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan serta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Dalam kunjungannya, Ria Norsan menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat untuk tingkat SD, SMP, dan SMA secara resmi telah memulai kegiatan belajar mengajar di lokasi sementara. Saat ini, sekolah menampung 90 siswa, meski jumlah pendaftar yang sudah terverifikasi baru 81 orang. Penyelenggara masih memberikan kesempatan kepada sembilan calon siswa lainnya untuk melengkapi kuota.
“Alhamdulillah, pada hari ini saya melihat langsung proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di gedung sementara, yaitu menggunakan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Sentra Terpadu/Sentra Kreasi sebagai tempat sekolah. Lokasi ini akan digunakan hingga pembangunan gedung sekolah permanen selesai,” ujarnya.
Norsan juga menekankan pentingnya penyelenggara memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan siswa. Ia meminta agar, jika memungkinkan, siswa laki-laki dan perempuan ditempatkan di gedung terpisah. Sekolah Rakyat di Kalbar menampung siswa di tiga jenjang pendidikan, yakni SD dengan satu kelas, SMP satu kelas, dan SMA dua kelas. Jumlah siswa per kelas berkisar antara 20–25 orang, kecuali untuk tingkat SD yang hanya berisi 20 orang.
“Sekali lagi saya memastikan bahwa program ini bersifat gratis dan saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait batas akhir pendaftaran. Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga berdialog dengan siswa mengenai kesan mereka bersekolah di Sekolah Rakyat. Para siswa mengaku senang dan berterima kasih telah diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur yang memberikan perhatian dan motivasi bagi mereka.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kalbar, Raminuddin, menegaskan bahwa proses verifikasi data calon siswa dilakukan secara ketat melalui kunjungan rumah (home visit) oleh Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) untuk memastikan penerima benar-benar dari keluarga miskin dan rentan. “Kami tidak ingin ada data fiktif. Kalau rumahnya mewah tapi mengaku miskin, pasti gugur. Jadi semua diverifikasi langsung,” tegasnya.
Sebanyak 600 petugas SDM PKH yang tersebar di seluruh Kalbar turut dilibatkan dalam proses seleksi ini. Raminuddin juga memastikan tenaga pengajar dan kepala sekolah sudah tersedia hasil seleksi langsung dari Kemendikdasmen.
“Kepala sekolah ada satu orang, guru mata pelajaran 19 orang, serta didukung tenaga pendidik lain seperti tata usaha, bendahara, operator sekolah, wali asuh, wali asrama, satpam, petugas kebersihan, hingga juru masak,” jelasnya.
Sekolah Rakyat Rintisan Tahap 1C ini diproyeksikan menjadi boarding school dengan fasilitas lengkap pada tahun depan. Gedung sementara di BLKI juga telah direhabilitasi oleh Satker Sarpras Strategis KemenPU Wilayah Kalbar agar layak digunakan untuk belajar dan tinggal. (mse/r)
Editor : Hanif