Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman

Kalbar dan DKI Jakarta Jalin Kerja Sama Kembangkan Pariwisata dan Layanan Publik

Novantar Ramses Negara • Senin, 6 Oktober 2025 | 07:23 WIB
KERJA SAMA: Sekda Kalbar Harisson menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam ajang Derap Kerja Sama Daerah di Jakarta.
KERJA SAMA: Sekda Kalbar Harisson menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam ajang Derap Kerja Sama Daerah di Jakarta.

PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.

“Kerja sama ini menjadi pintu gerbang penting bagi Kalbar dalam mengoptimalkan potensi daerah. Kami percaya bahwa melalui sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta akan lahir berbagai program kolaboratif yang nyata dampaknya bagi masyarakat, khususnya dalam sektor pariwisata dan pelayanan publik,” ujar Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson, saat menghadiri kegiatan Derap Kerja Sama Daerah yang mengusung tema ‘Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan’, di Hotel Tavia Heritage Jakarta, Jumat (3/10).

Acara tersebut dihadiri berbagai tokoh penting, di antaranya Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Pj. Gubernur Papua, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Bupati Ketapang, serta sejumlah kepala perangkat daerah dari Kalimantan Barat.

Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jejaring kerja sama antarprovinsi dalam rangka mendorong percepatan pembangunan nasional.

Harisson menegaskan, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan menjadi salah satu fokus utama dalam kerja sama ini. Menurutnya, Kalbar memiliki kekayaan budaya, keindahan alam, serta daya tarik wisata yang perlu terus digali dan dipromosikan secara lebih luas.

“Pariwisata bukan hanya soal kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, memberdayakan masyarakat lokal, serta melestarikan budaya daerah. Kami berharap kerja sama ini dapat mendorong peningkatan kualitas event pariwisata budaya, sehingga Kalbar semakin dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional,” tambahnya.

Data menunjukkan, pada tahun 2024 jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kalimantan Barat mencapai 8.165.687 orang, meningkat 73,33 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 88.323 orang, naik 20,25 persen dibanding tahun 2023.

“Angka ini menjadi bukti bahwa Kalbar semakin diminati. Namun, potensi ini harus dikelola dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kerja sama dengan DKI Jakarta akan memperkuat promosi wisata kita, termasuk membuka peluang investasi di sektor ekonomi kreatif,” jelas Harisson.

Sekda Kalbar juga berharap agar masyarakat dapat langsung merasakan dampak dari kerja sama tersebut. “Pemerintah Provinsi Kalbar berkomitmen bahwa setiap kerja sama yang dijalin harus berdampak nyata. Kami ingin agar masyarakat memperoleh manfaat berupa peningkatan layanan, terbukanya lapangan kerja, dan berkembangnya usaha ekonomi kreatif lokal,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan pariwisata budaya juga akan menjadi salah satu prioritas. “Seni dan budaya Indonesia, khususnya di Kalbar, merupakan daya tarik utama. Event budaya harus kita dorong sebagai magnet wisatawan. Jika ini berjalan baik, maka multiplier effect-nya terhadap perekonomian akan sangat besar,” tutupnya.

Sementara itu, Rektor IPDN Halilul Khairi, menekankan pentingnya semangat kolaborasi antardaerah, khususnya melalui Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) yang terdiri atas 10 provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan DKI Jakarta.

“Kesepuluh provinsi ini merupakan kekuatan besar bagi ekonomi Indonesia. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, serta posisi strategis dalam pembangunan nasional. Namun, di era sekarang pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus membangun collaborative governance, atau pemerintahan kolaboratif, agar hasil pembangunan benar-benar optimal,” ujar Halilul.

Ia menegaskan bahwa kerja sama lintas provinsi tidak boleh berhenti pada tataran seremonial, melainkan harus menghasilkan langkah konkret. “Kolaborasi yang kuat akan mendorong lahirnya program yang saling menguatkan, baik di bidang pariwisata, pendidikan, maupun pelayanan publik. Semua ini bermuara pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (mse)

Editor : Hanif
#wisata #sepakat #Layanan Publik #Promosi #potensi daerah #DKI Jakarata #pemprov kalbar