PONTIANAK POST - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalbar menyambut positif arah kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi, sekaligus memberikan sejumlah catatan strategis demi pembangunan berkelanjutan.
Fraksi ini mengapresiasi keputusan Pemprov Kalbar yang memilih pendekatan anggaran ekspansif dengan belanja lebih besar dari pendapatan, namun tetap menjaga kesehatan fiskal. Defisit anggaran tahun depan rencananya akan ditutup menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, bukan melalui utang baru.
“Ini langkah bijak. Memanfaatkan SILPA menunjukkan komitmen pada pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan menghindari beban bunga serta risiko utang di masa depan,” tegas Juru Bicara Fraksi Gerindra, Yuliana, belum lama ini.
Langkah strategis lain yang diapresiasi adalah rencana penyertaan modal ke PT Bank Kalbar. Menurut Fraksi Gerindra, penguatan lembaga keuangan daerah ini penting untuk mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus memperkuat peran BUMD sebagai motor ekonomi lokal.
Namun, Fraksi juga memberikan sejumlah masukan dan catatan. Salah satunya adalah perlunya keseimbangan yang lebih baik antara belanja operasi dan belanja modal. Saat ini, porsi belanja operasi masih mendominasi, sementara investasi infrastruktur seperti jalan, irigasi, listrik, dan konektivitas digital masih perlu ditingkatkan.
"Pembangunan infrastruktur adalah fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Evaluasi efisiensi belanja operasi bisa membuka ruang untuk mengalihkan dana ke belanja modal yang berdampak nyata," ujar Yuliana.
Menghadapi potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Strategi yang disarankan mencakup: memperbaiki iklim investasi, mengoptimalkan sektor unggulan seperti perkebunan, pariwisata, dan pertambangan berkelanjutan, serta memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi.
"Kemandirian fiskal bukan pilihan, tapi keharusan. Kalbar harus berani berdiri di atas kakinya sendiri," tegasnya.
Gerindra juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam eksekusi anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan, terutama untuk proyek infrastruktur besar harus memiliki target hasil (outcome) yang jelas dan terukur.
"Bukan hanya soal membangun berapa kilometer jalan, tapi apakah jalan itu benar-benar memangkas waktu tempuh, menurunkan biaya logistik, atau meningkatkan nilai ekonomi di daerah terpencil,” jelas Yuliana.
Mengingat Kalbar rentan terhadap bencana alam seperti kabut asap dan banjir, serta gejolak ekonomi global, Fraksi menyarankan agar Pemprov memperkuat cadangan fiskal atau menyusun skenario kontingensi yang matang.
Isu krusial lain yang diangkat adalah maraknya tambang galian C yang beroperasi tanpa izin. Fraksi mempertanyakan langkah konkret Pemprov dalam menertibkan sekaligus membina pelaku usaha tersebut. Penertiban mendadak tanpa pendampingan, menurut Fraksi, justru bisa mengganggu pasokan material dan menghambat pembangunan.
"Pemerintah punya tanggung jawab membina, bukan hanya menindak. Harus ada pendekatan yang seimbang antara regulasi dan keberlanjutan usaha,” tegasnya.
Secara keseluruhan, Fraksi Gerindra menilai Raperda APBD 2026 sebagai langkah awal yang solid dengan pendekatan fiskal konservatif namun pro-pertumbuhan. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada eksekusi di lapangan.
"Anggaran besar harus diikuti dengan kualitas layanan publik yang meningkat, investasi infrastruktur yang tepat sasaran, dan upaya nyata menuju kemandirian fiskal. Hanya dengan itu, Kalbar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen sesuai target RPJMD,” pungkas Yuliana.(den)
Editor : Hanif