PONTIANAK POST – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, menjelaskan bahwa rapat paripurna kali ini bersifat pengumuman, bukan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, rapat tidak memerlukan kehadiran kuorum anggota dewan.
“Ini adalah tahapan administratif setelah hasil evaluasi Kemendagri diterima. Sebelum diumumkan dalam paripurna, hasil evaluasi tersebut telah dibahas terlebih dahulu dalam rapat Badan Anggaran DPRD,” ujar Prabasa, Rabu, kemarin.
Menurutnya, pengumuman ini merupakan langkah terakhir sebelum APBD Perubahan 2025 secara resmi berlaku dan dapat diimplementasikan. Ia menekankan pentingnya percepatan proses ini mengingat waktu pelaksanaan fisik di lapangan tinggal sekitar dua bulan lagi dan harus rampung sebelum akhir Desember 2025.
“Kami berharap hasil evaluasi ini segera dituntaskan agar proyek-proyek strategis, terutama infrastruktur jalan, bisa segera dikerjakan,” tegasnya.
Prabasa menyebut sejumlah daerah prioritas yang menunggu realisasi anggaran, antara lain Kendawangan di Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, dan Sintang yang tersebar di berbagai kabupaten. Semua proyek tersebut merupakan bagian dari program prioritas kepala daerah
“Saat ini kita sedang memasuki musim hujan. Jika tidak segera dikerjakan, proyek infrastruktur akan terhambat. Kita butuh nomor registrasi dari Kemendagri agar sah secara adminitrasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prabasa menyampaikan harapan agar proses penyusunan APBD Murni 2026 juga berjalan lancar. Ia menargetkan dokumen anggaran tersebut sudah bisa ditetapkan pada akhir November 2025, sehingga program-program berbasis visi-misi kepala daerah terpilih dapat segera dijalankan.
“Insya Allah, dengan kerja sama semua pihak, APBD Perubahan 2025 bisa tuntas tepat waktu, dan APBD Murni 2026 segera menyusul. Ini demi memenuhi harapan masyarakat, khususnya dalam perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan mendesak,” pungkasnya.(den)
Editor : Hanif