PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalbar meraih penghargaan sebagai TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan dalam ajang TPAKD Award 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Menteri Pariwisata dan diterima langsung oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 di Ballroom Dana Rote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10). Acara ini juga dihadiri oleh Menko, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Wakil Menteri Dalam Negeri.
Prestasi ini berdasarkan penilaian Tim Penilai Utama dari enam lembaga, yaitu OJK, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, kalangan akademisi, dan lembaga internasional atas capaian luar biasa TPAKD Kalbar sepanjang 2024 hingga 2025.
Keberhasilan tersebut menjadi bukti konsistensi dan inovasi Pemprov Kalbar melalui TPAKD dalam memperluas inklusi dan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat sektor keuangan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa capaian tersebut menegaskan posisi Kalbar sebagai daerah yang visioner, adaptif, dan konsisten mendukung program nasional dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan demi kesejahteraan masyarakat.
“Ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat program literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi pelajar dan generasi muda. Dengan pengetahuan keuangan sejak dini, saya yakin mereka akan tumbuh menjadi generasi mandiri, cerdas, dan siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan,” ujarnya.
Ria Norsan juga menegaskan bahwa keberhasilan TPAKD merupakan hasil sinergi antara OJK Kalbar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, dan lembaga jasa keuangan di lingkungan Pemprov Kalbar yang bersama-sama memperluas akses keuangan masyarakat.
“Kami berkomitmen memperluas inklusi keuangan tidak hanya bagi pelajar, tetapi juga bagi UMKM, petani muda, dan sektor produktif lain yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Semoga penghargaan ini menjadi langkah menuju Kalbar yang semakin maju dan berdaya saing,” katanya.
Sepanjang tahun 2024, TPAKD Kalbar melaksanakan delapan tema program kerja, di antaranya Pemberdayaan UMKM, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Perluasan Titik Akses Keuangan, Digitalisasi UMKM, Program Proteksi Usaha Pertanian dan Peternakan, Ayo Cerdas Berinvestasi, Perluasan Program Jaminan Sosial, dan Business Matching. Total terdapat 18 program kerja inklusi keuangan dengan capaian agregat rata-rata 149,94%.
Beberapa capaian penting antara lain tersedianya 1.890 titik akses keuangan berupa agen perbankan di seluruh desa dan kelurahan di Kalbar. Melalui program KEJAR, 95,25 persen pelajar di Kalbar telah memiliki rekening tabungan, melebihi target nasional 91 persen. Program Ayo Cerdas Berinvestasi menghasilkan 94.701 investor saham di Kalbar, meningkat 21,5 persen dari tahun sebelumnya, serta terbentuk 26 galeri investasi di 14 perguruan tinggi, 10 sekolah, dan 2 institusi. Program Jaminan Sosial juga mencatat peningkatan signifikan peserta Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja bukan penerima upah, dari 12 persen pada 2023 menjadi 21,96 persen pada 2024.
TPAKD Kalbar juga melaksanakan 36 kegiatan literasi dan business matching yang menyasar UMKM, perempuan, karyawan, komunitas, penyandang disabilitas, hingga Pramuka melalui program Parapreneur serta Menabung dan Cakap Keuangan Pramuka.
Kunci keberhasilan TPAKD Kalbar meliputi dukungan kebijakan, anggaran, replikasi program ke kabupaten/kota, monitoring dan evaluasi rutin, serta komitmen berkelanjutan dari seluruh pengurus dan anggota.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Pusat, Frederica Widyasari, menyebut bahwa hingga kini TPAKD telah terbentuk di 552 wilayah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan.
Menurutnya, indeks literasi keuangan nasional telah mencapai 66,4 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen, bahkan berdasarkan parameter Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) sudah menyentuh 92,74 persen.
“Capaian ini sejalan dengan studi OECD yang menunjukkan adanya hubungan positif antara literasi dan inklusi keuangan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Frederica juga memaparkan sejumlah program unggulan, seperti Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang menyalurkan Rp46,71 triliun kepada 1,7 juta debitur, serta Kredit Sektor Pertanian senilai Rp3,71 triliun kepada lebih dari 80.000 debitur. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah menjangkau 58,32 juta pelajar (87 persen) di seluruh Indonesia, sementara Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) mencatat total nilai Rp7,47 triliun.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua DNKI menekankan pentingnya percepatan kepemilikan rekening bagi setiap keluarga di Indonesia agar program pemerintah lebih tepat sasaran. Ia menyoroti adanya kesenjangan antara indeks inklusi dan literasi keuangan yang masih mencapai 26,1 persen.
“Kesenjangan ini menjadi tugas bersama untuk segera diatasi. Sinergi antara DNKI dan TPAKD sudah menjangkau 16,9 juta peserta di seluruh Indonesia, termasuk kegiatan berbasis syariah yang mendukung UMKM di daerah,” jelasnya.
Airlangga juga memberikan apresiasi kepada OJK dan sektor perbankan atas dukungan mereka dalam memperkuat sektor keuangan nasional. Ia berharap perbankan, baik pemerintah maupun swasta, terus mengedepankan prinsip kehati-hatian sekaligus memperluas pembiayaan untuk sektor produktif, terutama UMKM.
“Keberhasilan intermediasi keuangan sangat vital untuk memastikan kelancaran program-program unggulan pemerintah ke depan,” tutupnya. (*)
Editor : Hanif