PONTIANAK POST - Anggota Fraksi PAN DPRD Kalbar, Ritaudin menegaskan, peningkatan infrastruktur dasar berupa listrik dan internet harus berjalan beriringan sesuai dengan semangat pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
"Harus kita akui hingga hari ini, masih ada desa-desa di Kalbar yang belum teraliri listrik dari PLN,” ujarnya, belum lama ini.
Menurutnya, listrik bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, layanan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa listrik, aktivitas produktif di malam hari terhambat, fasilitas kesehatan tak bisa beroperasi optimal, dan anak-anak kesulitan belajar.
Tak hanya listrik, Fraksi PAN juga menyoroti minimnya akses internet di desa-desa dan sekolah-sekolah di Kalbar. Di tengah pesatnya transformasi digital, internet kini dianggap sebagai kebutuhan pokok, bukan lagi barang mewah. Namun dia percaya bahwa internet murah yang dikawal pemerintah, kedepannya bakalan dirasakan merata oleh para anak didik.
"Memang tanpa internet, kesenjangan informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi digital antara desa dan kota akan semakin melebar,” ucapnya.
Dia percaya pemerintah daerah dapat merealisasikan program internet desa atau internet murah untuk sekolah, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan penyedia layanan telekomunikasi.
Selain infrastruktur, Fraksi PAN juga mengangkat isu kesejahteraan guru, khususnya yang bertugas di daerah terpencil. Banyak rumah dinas atau tempat tinggal guru di Kalbar dalam kondisi tidak layak huni, bocor, rusak parah, bahkan tak memiliki fasilitas sanitasi memadai.
"Guru adalah ujung tombak pendidikan. Sangat ironis jika mereka yang mengabdi di pelosok harus tinggal di rumah yang memprihatinkan,” katanya.
Fraksi PAN mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera mengalokasikan anggaran rehabilitasi rumah guru.
“Kesejahteraan guru harus ditingkatkan, bukan hanya lewat gaji, tapi juga fasilitas tempat tinggal yang layak,” ucapnya.
Ritaudin menegaskan, pembangunan yang adil dan merata tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terpenuhinya hak dasar masyarakat termasuk akses listrik, internet, dan kesejahteraan tenaga pendidik.(den)
Editor : Hanif